Berita

Dua Staf Bank Mandiri Digarap KPK dalam Kasus DPID

KAMIS, 27 DESEMBER 2012 | 10:13 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kasus suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) terus dikembangkan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK). Penyidik KPK hari ini akan menggarap dua orang pegawai Bank Mandiri, Rosmayanti dan Diyra Felayanti.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Haris Andi Surahman," ujar Kepala Bagian Media dan Informasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Kamis (27/12).

Dalam kasus tersebut, dua orang sudah divonis bersamalah mantan anggota Banggar Wa Ode Nurhayati dan politikus Golkar Fahd El Fouz.

Disebutkan, Fahd El Fouz menyetorkan uang senilai Rp 6 miliar secara bertahap ke rekening Haris Andi Surahman. Uang itu diperuntukkan kepada PAN Wa Ode Nurhayati sebagai imbalan atas kesediaan mengurus alokasi DPID di tiga kabupaten Provinsi Aceh melalui Sefa Yolanda, staf Wa Ode.

Sampai berita ini diturunkan kedua staf Bank Mandiri tersebut belum tampak menyambangi gedung KPK[zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya