Presidential Treshold 20 Persen Akan Munculkan Oligarki

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap mendorong untuk agar UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilres) direvisi.

"Kami mendorong adanya revisi, terutama pasal-pasal krusial seperti aturan memilih dengan menandai ke mencoblos. selain itu pasal presidential treshold juga harus direvisi," ujar Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy di sela-sela acara "Refleksi dan Evalusi Penegakan Hukum dan HAM 2012" di Aula DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/12).

Menurut Romi, panggilan akrab Romahurmuziy, kalau presidential treshold tetap 20 persen maka akan timbul oligarki, dimana masyarakat akan memilih capres yang tersedia bukan capres yang terbaik.

"Kalau 20 persen menurut saya akan ada 3 pasangan capres, paling banyak 4 pasangan," paparnya.

Untuk itu, PPP mengusulkan presidential treshold Pilpres idealnya disamakan dengan PT Pileg yaitu 3,5 persen.  Tidak hanya PPP, menurut Ketua Komisi IV ini partai-partai menengah seperti, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura menginginkan presidential treshold 3,5 persen.

"Yang saya tahu juga, PDIP juga belum menentukan sikap dan seperti apa," pungkasnya. [arp]