Berita

Demokrat Pertahankan UU Pilpres bukan Mau Jegal Pihak Tertentu

RABU, 26 DESEMBER 2012 | 15:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Demokrat meminta Undang-Undang 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tidak direvisi.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Alie Assegaf di sela-sela Refleksi Akhir Tahun 2012 di ruang rapat Fraksi Partai Demokrat Lantai 9, Nusantara 1, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/12).

Demokrat meminta UU tersebut dipertahankan bukan untuk menjegal pihak tertentu maju pada Pilpres 2009 mendatang. Karena UU yang lalu (UU 42/2008) bukan didorong dan dibuat Demokrat. Menurut saya UU ini masih relevan," ujarnya.

Karena itu dia tetap menilai, bahwa syarat untuk mengajukan presiden dan wakil presiden harus didukung partai atau gabungan partai yang mendapat kursi 20 persen di DPR atau suara sah secara nasional 25 persen. "Kita tetap 20 persen," tegasnya.

Tapi, itu, kalau ada pasal-pasal krusial yang perlu direvisi, menurutnya menambahkan, bisa saja diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya