Untuk mengisi banyak kekosongan penyidik, awal tahun 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana meminta tambahan penyidik dari Markas Bersih Polri.
"Januari ini KPK akan minta tambahan penyidik ke Polri," ujar Jurubicara KPK Johan Budi saat dihubungi wartawan, Selasa (25/12).
Jelas Johan, pihaknya akan meminta ke Mabes Polri sekitar 30 orang penyidik pengganti sesuai yang dibutuhkan KPK.
Tidak hanya itu, KPK juga akan melakukan koordinasi lanjutan atas penerapan PP 103/2012 tentang sistem manajeman SDM KPK atas perubahan PP 63/2005.
"Sekaligus membicarakan soal pelaksanaan PP 103 tahun 2012," pungkas Johan.
Diketahui, secara bertahap, para penyidik Polri yang bekerja di KPK tidak mendapat perpanjangan masa tugas. Penarikan para penyidik ini sempat menjadi polemik antara KPK-Polri. Sebab, sejumlah penyidik tengah menangani beberapa perkara korupsi di KPK.
Untuk itu, KPK mengajukan draft revisi PP 63/2005 yang salah satunya untuk memperjelas masa tugas penyidik dari instansi luar yang bekerja di KPK. KPK mengajukan perpanjangan masa tugas penyidik untuk diperpanjang 4-4-4 dari 4-4.
Namun yang disahkan presiden adalah 4-4-2. Artinya, penyidik setelah 2x perpanjangan selama 1 periode, dapat memperpanjang kembali selama 2 tahun. Usai 2 tahun, penyidik baru boleh memilih apakah dia akan bekerja di instansi asal atau tetap di KPK.
Namun sayangnya, tiba-tiba muncul Pasal 5 ayat 9 yang mengatur tentang alih status para penyidik. Disebutkan penyidik yang ingin alih status menjadi pegawai tetap KPK harus izin ke instansi asalnya terlebih dahulu. Padahal sebelumnya, terkait alih status ini dalam PP, tidak pernah didiskusikan dengan KPK.
[arp]
