Berita

marzuki alie/ist

AUDIT HAMBALANG

Marzuki Alie Yakin BPK Tahu Etika

JUMAT, 21 DESEMBER 2012 | 18:05 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diyakini sudah mempunyai standar khusus dalam pengauditan. Tidak mungkin seseorang menangani audit dalam perkara bila di dalamnya ada pihak yang punya hubungan darah dengannya.

"Saya pikir BPK tahu persis ada etika dalam melakukan pemeriksaan," ujar Ketua DPR, Marzuki Alie, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/12).

Beberapa saat lalu, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Teguh Juwarno, menyatakan, audit investigasi Hambalang tahap II rawan intervensi karena dikerjakan oleh auditor yang ada di AKN III (anggota keuangan negara) yang membawahi Kemenpora. Anggota BPK yang duduk di sini adalah Agung Firman Sampurna.


Sementara, Komisi X yang akan jadi terperiksa BPK dalam auditnya antara lain adalah Pimpinan Komisi dan Pokja Anggaran. Salah satu anggota Pokja adalah Kahar Muzakir yang tak lain adalah ayah dari Agung Firman Sampurna.

"Memang dikhawatirkan akan mengganggu. Karena sifat manusiawi yah hubungan baik, hubungan darah dan sebagainya," jelas Marzuki.

Untuk itu, kalau ada permintaan BAKN DPR, Marzuki siap menyurati pimpinan BPK terkait kekhawatiran tersebut. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya