Berita

Menlu Marty Jadi Beban Pemerintah, Sebaiknya Mundur Saja

SELASA, 11 DESEMBER 2012 | 20:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengenai artikel yang ditulis mantan Menteri Penerangan Malaysia Tan Sri Zainuddin Maidin dianggap terlalu mengecilkan dan menyederhanakan persoalan.

Di dalam artikel itu Tan Sri Zainuddin menyamakan mantan Presiden BJ Habibie dengan anjing penjajah atau istilah yang digunakannya dog of imperialism.

Berbicara kepada wartawan sebelum menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR RI, siang tadi (Selasa, 11/12), Marty mengatakan bahwa tidak semua hal harus dikomentari.

"Ini adalah tulisan pribadi dari seorang mantan menteri penerangan Malaysia. Apakah setiap tulisan seperti itu akan kita komentari satu persatu? Jangan setiap masalah seolah-olah merupakan polemik," kata Marty.

Menurut Ketua bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah Teguh Santosa, pernyataan Marty itu memperlihatkan bahwa dirinya kurang memiliki keberanian untuk sekadar memberikan peringatan kepada mantan pejabat tinggi Malaysia itu. Pernyataan Marty itu pun, ujar dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini, memperlihatkan keengganan Marty mengakomodasi aspirasi masyarakat Indonesia yang merasa terhina dan tersakiti.

"Betul bahwa tidak semua harus ditanggapi. Tetapi kalau yang satu ini dianggap angin lalu, maka untuk masa yang akan datang ini akan menjadi preseden. Bukan tidak mungkin akan muncul lagi pendapat-pendapat lain yang lebih menghina pemerintah dan mantan pejabat Indonesia," ujarnya di Jakarta, beberapa saat lalu.

"Kalau Marty memang tidak mampu mengadvokasi kehormatan bangsa ini di hadapan bangsa-bangsa lain, sebaiknya Marty mundur saja dari Kabinet Indonesia Bersatu. Ketidakmampuan dirinya memperlihatkan sikap tegas menjadi beban bagi pemerintah," katanya lagi.

Teguh juga mengatakan, ini bukan kali pertama Marty memperlihatkan sikap tidak tegas dalam sejumlah persoalan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya