Berita

ilustrasi

Nusantara

Dede Yusuf Minta Bawasda Diperkuat Jadi Penyelidik Internal untuk Cegah Korupsi

SENIN, 10 DESEMBER 2012 | 15:13 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selain soal pembuatan PO BOX antikorupsi, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi juga menekankan revitalisasi Bawasda (Badan Pengawas Daerah) sebagai lembaga inspektorat internal pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Rekrutmen SDM di Bawasda Pemda menurut Dede harus layaknya rekrutmen penyidik di lembaga penegak hukum. Sehingga para personel Bawasda mampu melakukan tindakan pencegahan.

"Bawasda harus mampu mengendus, penciumannya harus tajam untuk mencegah penyelewengan, Bawasda bukan untuk menakut-nakuti dinas melainkan upaya pencegahan dengan melibatkan unsur media massa dan LSM antikorupsi," ujar Dede usai mengikuti puncak peringatan Hari Anti Korupsi dan HAM di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12).

Wagub menekankan, para personel Bawasda harus mendapatkan pendidikan penyelidikan dari lembaga hukum seperti KPK, Polri, BPK & Kejaksaan. Dengan demikian Bawasda bisa memainkan peran yang signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Ini soal good will pemberantasan korupsi. Bawasda harus menjadi penyelidik internal di Pemda. Karena personel Polri, Kejaksaan, BPK dan KPK terbatas, sulit mengawasi penyelewengan di seluruh pemda kalo tidak merevitalisasi Bawasda," cetus mantan aktor laga ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya