Berita

Dede Yusuf

Nusantara

Dede Yusuf akan Buka PO BOX Antikorupsi Jabar

SENIN, 10 DESEMBER 2012 | 14:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wakil  Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi mengusulkan pembuatan PO BOX laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi di Jawa Barat.

Pembuatan PO BOX tersebut untuk menekan dan mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.

"Pemprov Jabar belum punya PO BOX pengaduan masyarakat. Ini yang akan kita lakukan untuk mendorong laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi," ujar Dede usai mengikuti puncak peringatan Hari Anti Korupsi dan HAM di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12).

Wagub melanjutkan, laporan masyarakat yang dimasukkan ke PO BOX tersebut tidak boleh berupa fitnah surat kaleng, melainkan harus disertai data asli pengirim dan bukti-bukti awal yang kuat.

Dengan demikian, laporan dugaan korupsi yang dikirim tersebut dapat dijadikan bahan penyelidikan untuk mengusut dugaan korupsi maupun gratifikasi pejabat negara.

"PO BOX ini bukan ajang surat kaleng atau fitnah, tapi kita mendorong masyarakat mau membuka mata melaporkan pejabat negara yang mencuri uang rakyat," ujar mantan aktor laga tersebut. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya