Berita

RBT Tak Ada Dalam Daftar Penyumbang Jokowi-Ahok

SENIN, 10 DESEMBER 2012 | 14:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Seorang pengusaha berinisial RBT disebutkan pernah memberikan bantuan sebesar Rp 6 miliar kepada Basuki T. Purnama pada masa kampanye putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Tapi, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufiq memastikan, RBT tidak ada dalam daftar donatur pasangan Joko Widodo- Basuki T. Purnama, yang didukung PDI Perjuangan dan Gerindra.

"Saya baru dengar nama itu. Nggak, nggak ada. Saya tahu kok orang yang nyumbang siapa saja. Di dalam laporan keuangan nggak ada. Nggak tahu kalau yang terima pribadi. Saya nggak tahu," ujar Taufiq saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (Senin, 10/12).

Disebutkan, uang tersebut diterima Bendahara Tim Kampanye Jokowi-Ahok berinial P dalam kampanye Pilkada DKI Putaran kedua September silam.

Tak lama setelah pembicaraan terputus, Taufiq balik mengubungi redaksi. Dia mengaku sudah mengecek langsung laporan keuangan tim kampanye jagoannya tersebut. "Yang nyumbang Ahok saya tahu. Saya cek tadi, takut ada yang keselip. Saya cek, nggak ada. Tapi saya nggak tahu kalau ditarik P. Bisa-bisa saja terjadi kan," tandasnya. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya