Posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga cukup strategis dalam kabinet Indonesia Bersatu II. Makanya, Presiden SBY harus benar-benar mempertimbangkan kandidat yang punya track record, integritas, dan kapabilitas untuk diangkat menjadi menteri menggantikan Andi Alifian Mallarangeng, yang mundur karena tersangkut kasus korupsi proyek Hambalang.
Selain harus mengenal jaringan pemuda dengan berbagai persoalannya, Menpora mendatang juga harus menguasai permasalahan olahraga tanah air.
"Menpora secara aktual akan dihadapkan pada 'pecahnya' KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) sebagai institusi paguyuban OKP (organisasi kepemudaan), yang dua Menpora seblumnya tidak sanggup mengatasinya. Belum lagi 'keterpurukan' olahraga tanah air yang miskin gelar, diperparah dengan kacaunya organisasi sepak bola kita," jelas Staf Khusus Menko Perekonomian, Abdul Rasyid kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Minggu, 9/12).
Rasyid menyadari, kursi Menpora yang ditinggalkan Andi Mallarangeng itu secara politis memang jatah Partai Demokrat. Tapi, Presiden SBY diharapkan, tetap membuka peluang tokoh non-Demokrat, atau bahkan dari kalangan independen, untuk mengisi kementerian tersebut.
"Secara politis jabatan tersebut 'milik' PD. Tapi bukan tidak mungkin Presiden akan memilih kandidat nonparpol yang memahami persoalan-persoalan yang sedang dihadapi," imbuh Ketua Gerakan Cinta Medan ini.
Menurutnya, ada beberapa nama yang pantas untuk dipertimbangkan Presiden menjadi Menpora.
Yaitu, mantan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi yang juga mantan Ketua DPP PB HMI Bursah Zarnubi; Sekjen Golkar yang juga mantan Ketua KNPI Idrus Marham; Wakil Ketua Komisi I DPR dari Demokrat, yang juga mantan wartawan, Ramadhan Pohan; Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah yang juga jebolan Amerika Serikat Saleh P. Daulay, serta Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke-Circle, yang juga mantan aktivis ITB Syahganda Nainggolan. [zul]
