Keputusan KPK menetapkan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang terus diapresiasi. Tudingan bahwa KPK lamban dalam menangani kasus itu pun sudah tak relevan lagi.
"Saya memberi apresasi yang tinggi kepada KPK. Saya berharap dengan hal-hal yang seperti ini tidak lagi membuat rakyat untuk tidak percaya kepada KPK," jelas Direktur Indonesia Constitutional Watch Razman Arif Nasution kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 7/12).
Karena itu, menurut Razman, KPK jangan hanya berhenti kepada Andi Mallarangeng. Tapi terus mengembangkan penyidikan kasus tersebut. Karena, berdasarkan testimoni mantan Bendahara M. Nazaruddin, elit Partai Demokrat lainnya, bahkan putra kandung Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, juga disebut terlibat.
"Karena itu saya berharap KPK jangan surut maju terus. Gerakan dukungan masyakarat yang ada sekarang harus membuat KPK lebih berani. Kalau memang terlibat, katakan terlibat. Kalau tidak, ya tidak usah," sebutnya.
Tapi Razman angkat topi atas respons Andi Mallarangeng setelah ditetapkan sebagai tersangka. Andi gentle dan ksatria dengan langsung menghadap Presiden SBY dan menyampaikan pengunduran diri secara lisan dan tertulis karena tak ingin jadi beban pemerintah sekaligus supaya konsentrasi dalam menghadapi kasus yang membelitnya.
"Saya kok tidak yakin SBY akan memberhentikan kalau tidak dari Andi sendiri yang menyatakan mundur. Karena Pak SBY itu orangnya santun, hati-hati, sangat tidak mau menyakiti orang lain. Untunglah, Andi ksatria langsung menyatakan mundur," ungkap Razman.
Di sisi lain, persetujuan SBY akan pengunduran diri Andi, baik sebagai Menteri atau Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, kata Razman menambahkan, menunjukkan Kepala Negara memang mendukung agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. [dem]
