Berita

Jabatan Menpora harus Tetap Diisi Kader Demokrat

JUMAT, 07 DESEMBER 2012 | 15:44 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Siapa yang akan menggantikan Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga tak layak untuk dibahas saat ini. Karena, Andi sedang mendapat musibah, ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek Hambalang.

"Menurut saya, belum pas kita membicarakan siapa penggantinya pada saat musibah ini datang," ujar  Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 7/12).

Karena itu, menurut Sutan, biarkan nanti Presiden SBY, sebagai pemegak hak prerogatif untuk memilih siapa yang tepat untuk posisi yang tepat tersebut.

"Kalau saya sih dari dulu bilang, kriteria pemimpin itu harus yang BBM, benar-benar merakyat bukan SDM, selamatkan diri masing-masing. Siapapun dia. Jadi mudah-mudahan Pak SBY menemukan orang itu," ungkapnya.

Karena itu, saat didesak siapa menurutnya yang layak untuk jadi Menpora, Sutan sama sekali tidak mau menjawab. "Saya belum pas ngomong gitu. Ya kalau benar (apa yang saya katakan). Kalau nggak, nggak enak kita sama keluarganya. Sudahlah, kita serahkan kepada Pak SBY," elaknya.

Tapi yang jelas, dia menambahkan, kursi yang ditinggalkan Andi Mallarangeng itu harus tetap diisi kader Demokrat. "Karena menterinya (Andi dari) Demokrat, diutamakan Demokrat," tandasnya.

Atau dirotasi, katanya. Menteri yang berasal dari partai lain digeser ke Menpora. Lalu kader Demokrat diangkat untuk  menduduki jabatan yang ditinggalkan oleh kader partai lain tersebut. "Jadi komposisinya (tetap) sama," tandasnya.[zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya