Berita

boediono

Status Baru Andi Mallarangeng Bukti Tesis Gaduh Boediono Salah

JUMAT, 07 DESEMBER 2012 | 11:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penetapan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus Hambalang memperlihatkan satu hal yang pasti: kegaduhan politik di republik ini berasal dari Kabinet.

Ini juga membantah tesis yang selama ini sering disampaikan Wakil Presiden Boediono mengenai kegaduhan politik dan demokrasi yang berisik.

Hal lain yang memperkuat tesis kegaduhan dari dalam Kabinet adalah laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kongkalikong di tiga Kementerian. "Laporan jeruk makan jeruk" ini pun memperlihatkan kegaduhan itu tidak dapat dikendalikan oleh otoritas tertinggi.

Demikian disampaikan dosen FISIP Univeritas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Teguh Santosa, pagi ini (Jumat, 7/12).

"Ternyatalah bahwa sumber kegaduhan dan berisik itu bukan berasal dari rakyat atau pers seperti yang sering disampaikan Wakil Presiden Beodiono," ujarnya.

Teguh khawatir pernyaatan Wakil Presiden Boediono mengenai kegaduhan politik adalah upaya melarikan diri dari tanggung jawab Boediono di balik pengucuran danatalangan untuk Bank Century tahun 2008 lalu. Kala itu Boediono adalah Gubernur BI.

Setelah dua tahun diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan kasus ini kembali muncul ke permukaan dan Boediono kembali dosoroti. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya