Berita

permadi

Permadi: Banyak Pejabat yang Nikah Siri

KAMIS, 06 DESEMBER 2012 | 10:42 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kepala Daerah atau pejabat yang melakukan nikah siri bukan hanya dilakukan Bupati Garut, Aceng HM Fikri. Banyak pejabat dari pusat sampai daerah diyakini juga melakukan hal yang sama.

"Semua pejabat, tidak hanya kepala daerah. Ada polisi, tentara, jaksa, gubernur, menteri," ujar politisi senior Permadi kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Kamis, 6/12).

Dia mengungkapkan fenomena nikah siri ini terjadi karena memang jaman sudah edan. Siapa yang nggak ikut edan, tidak akan kebagian. Ditambah, proses rekruitmen pemimpin saat ini amburadul. "Rekruitmen pejabatnya amburadul. Ada yang pakai ijazah palsu, ada yang nyuap," ungkapnya.

Bekas anggota Komisi I DPR ini mengaku tidak punya bukti atas apa yang ia sampaikan di atas. Tapi paranormal ini yakin, nikah siri bukan hanya dilakukan Bupati Aceng. "Saya tidak perlu membuktikan. Silakan saja. Suka-suka mereka kok," imbuhnya.

Karena itu dia yakin hukuman dari Allah akan diberikan kepada para pejabat tersebut. "Tunggu saja azab Gusti Allah. Mereka boleh sewenang-wenang, sombong, angkuh, seperti Bupati Garut, silakan. Tapi tunggu azab dari Gusti Allah," tandasnya. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya