RMOL. Hari ini persis 6 tahun lumpur panas menyembur dari sumur gas PT Lapindo Brantas milik Grup Bakrie. Selama itu pula, kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya warga korban hancur dan belum terpulihkan.
Untuk mengingatkan kembali tanggung jawab Lapindo dan negara, korban Lapindo menggelar "Ruwatan Lumpur" di atas tanggul sisi Desa Siring, Porong. Prosesi ruwatan dilakukan oleh ratusan anak dari Sanggar Al-Faz Desa Besuki Timur, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, dan Korban Lapindo Menggugat (KLM). Mereka berkolaborasi dengan beberapa komunitas dari berbagai daerah, yakni Sanggar Sahabat Anak Malang, Sanggar Merah Merdeka Surabaya, Komunitas Sang Badol Pare, dan berbagai elemen mahasiswa dari Surabaya.
Prosesi ini memperlihatkan betapa Lapindo maupun Pemerintah tak menghiraukan dampak lumpur Lapindo yang tidak hanya hilangnya tanah dan rumah, melainkan juga lenyapnya mata pencaharian, rusaknya kesehatan lingkungan, dan terabaikannya pendidikan anak-anak korban.
"Mereka punya mata tapi tak bisa melihat, punya telinga tapi tak mau mendengar, dan punya otak tapi isinya soal bisnis semua," ujar Irsyad, pengasuh Sanggar AlFaz, menyinggung Lapindo yang lepas tanggung jawab dan negara yang tak tegas dalam rilisnya yang diterima redaksi (Selasa, 29/5).
Bagi Irsyad, berlarut-larutnya pemulihan kehidupan korban Lapindo merupakan wujud adanya skandal antara perusahaan dan pemerintah. Grup Bakrie pemilik PT Lapindo Brantas tak segan-segan mengingkari janji dan lepas tanggung jawab. Sementara, pemerintah tak tegas karena takut terhadap perusahaan.
"Skandal ini harus dihentikan demi menyelamatkan warga, terutama anak-anak seperti ini," imbuh Irsyad.
Dalam ruwatan itu sebagaimana dituturkan Irsyad, anak-anak korban Lapindo membentangkan spanduk bertuliskan "Skandal Lumpur Lapindo Harus Dibongkar" sembari menyanyikan lagu "Hukum Rimbaâ€. Dengan serentak dan antusias, anak-anak melantunkan lirik "Maling-maling kecil dihakimi, Maling-maling besar dilindungi."
Sementara Direktur Walhi Jatim, B Catur Nusantara, menuturkan ruwatan ini merupakan peringatan buat negara maupun pengusaha. Lambatnya penanganan kasus lumpur Lapindo merupakan skandal yang harus dibongkar agar proses pemulihan kehidupan korban Lapindo dapat segera dilakukan.
"Sangat terlihat negara gagap dalam menghadapi situasi yang ada. Tidak ada kemauan negara untuk memaksa Lapindo segera melaksanakan tanggungjawabnya kepada korban Lapindo," katanya.
Parahnya, lanjut Catur, kecerobohan pengusaha yang didiamkan negara itu masih terus terjadi, terbukti dengan tetap diijinkannya Lapindo melakukan pengeboran lagi di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan semburan lumpur saat ini.
Acara yang didukung berbagai elemen, yaitu Posko Keselamatan Korban Lumpur Lapindo (Posko KKLula), Walhi Jawa Timur, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink), dan Solidaritas Darurat Nasional (SDN) Jatim ini juga diselingi peluncuran buku "Lumpur Makin Menggila". Buku ini merupakan kumpulan puisi anak-anak korban Lapindo. Peluncuran buku tersebut ditandai dengan menerbangkan balon kertas ke udara.
[dem]
