Berita

tiket konser lady gaga/ist

Dukung Lady Gaga, KNPI Tegaskan Polisi Wajib Jamin Keamanan

JUMAT, 25 MEI 2012 | 22:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Hiruk piruk terkait jadi atau batalnya konser superstar Lady Gaga ditanggapi berbeda oleh kaum Muda. Ketua Bidang Luar Negri DPP KNPI, KRT. Abhiram Singh Yada, mengatakan, kemauan Lady Gaga untuk konser di Indonesia perlu diberikan apresiasi tersendiri. Sebab, seni dan budaya merupakan bentuk diplomasi luar negri.

"Kalau katanya cuman sekelompok kecil orang menolak, maka dimana letak peranan politik luar negri yang bebas dan aktif yang selama ini kita anut," kata Abhiram yang juga merupakan Vice Chairman CAYC (Pemuda ASEAN) dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi (Jumat, 25/5).

Abhiram menuturkan, kepolisian wajib memastikan dan menjamin segala bentuk terkait keamanan. Bukan malah bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggungjawab.


"Saya kira Polisi tidak perlu khawatir dengan oknum ormas-ormas tertentu yang memberikan tekanan tertutup ataupun terbuka. Dan jika ada indikasi ancaman maka wajiblah Polisi memberikan tindakan sedini mungkin kepada pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan melanggar hukum," katanya.

Sementara terkait tekanan kelompok Islam terhadap konser Lady Gaga, Abhiram menuturkan pihak penyelengara konser wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan cara mencegah konser seronok yang bukan merupakan ciri bangsa kita. Para penyelengara juga wajib menyelengarakan pertunjukan yang bebas dari pornographi dan SARA.

"Prinsipnya kita kaum muda mendukung siapapun yang ingin berekspresi melalui seni budaya di tanah air," katanya.

"Ini merupakan bentuk diplomasi luar negeri yang bebas dan aktif sekaligus menjaga nama baik bangsa Indonesia di hadapan dunia. Kita harus menjunjung tinggi seni dan budaya dari negara manapun. Sebaliknya kita harapkan negara lain juga melakukan hal yang sama saat putra-putri Indonesia membawa seni dan budaya dari Indonesia," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya