Berita

kwik kian gie/ist

Kwik Kian Gie Beberkan Fakta "Sidang Kabinet" Sehari Sebelum Penjualan BCA

JUMAT, 25 MEI 2012 | 20:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Sehari sebelum Bank Central Asia (BCA) dijual pada 14 Maret 2002, Presiden Megawati menggelar rapat kabinet. Namun karena sama sekali tidak membicarakan mengenai penjualan tersebut, atas inisiatif Menko Kesra Jusuf Kalla diadakanlah semacam sidang, yang oleh Kwik Kian Gie disebut sebagai sidang kabinet tidak formal, di gedung Departemen Kesehatan di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said, Jakarta.
 
"Setelah sidang kabinet JK mengumumkan kumpul di Departemen Kesehatan, supaya tidak ketahuan wartawan karena ini rahasia dan urusan maha penting," tutur Kwik Kian Gie dalam perbincangan bertajuk "Skandal Subsidi Bungan Obligasi Rekap Rp 60 Triliun Pertahun sampai Tahun 2040" di salah satu stasiun TV swasta, Jumat malam (25/5).

Dalam "sidang kabinet tidak formal" ini, kata Kwik melanjutkan, hanya dirinya yang menolak penjualan 51 persen saham BCA kepada Farallon Capital Partners. Sementara Menko Ekonomi Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri BUMN Laksamana Sukardi, dan Menteri Keuangan Boediono yang hadir dalam sidang ini punya sikap yang berbeda seratus persen dengannya.


Kwik yang waktu itu menjabat Kepala Bappenas menolak keras penjualan dengan alasan, Farallon Capital Partners membeli Rp 5 triliun untuk 51 persen saham BCA sementara di BCA ada surat tagihan kepada negara atau obligasi rekap sebesar Rp 60 triliun.

"Jadi kalau diseratus-persenkan, Farallon bisa memiliki BCA dengan Rp 10 triliun tapi mendapat tagihan kepada pemerintah sebesar Rp 60 triliun," hitung Kwik.

"Saya jelaskan sampai akhirnya pada jam 6 (sore) Pak Dorojatun bilang ke Pak Laksamana untuk menutup sidang dan melapor berdua kepada presiden (Megawati), boleh ditandatangi dan boleh dijual," tutur Kwik.

"Saya teriak-teriak tidak bisa mengendalikan emosi. Saya didatangi Menkopolhukam SBY. DDia pegang pundak saya dan bilang: Pak Kwik sabar-sabar, terima saja," lanjut cerita Kwik.

Dari sinilah, Kwik menutup penjelasannya, malapetaka kerugian negara terjadi.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya