Berita

ical/ist

Ical Ngotot Nyapres Cuma untuk Posisi Tawar Amankan Bisnis

JUMAT, 25 MEI 2012 | 18:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Aburizal Bakrie ngotot betul nyalon presiden 2014 sampai-sampai tidak "rela" memberikan tiket Capres kepada Jusuf Kalla, Akbar Tanjung atau tokoh Golkar lainnya.

Dalam pengamatan Boni Hargens, pengamat politik dari Universitas Indonesia, peluang terpilihnya Ical sebenarnya masih kalah dari Jusuf Kalla. Kandidasi dalam Pilpres 2009 lalu sangat menguntungkan bagi JK sehingga dia tidak butuh kampanye banyak lagi untuk dikenal. Sementara Ical dikenal banyak dengan Lapindonya.

Peluang Ical, menurut dia, juga berada di bawah Akbar Tanjung. Meski Akbar punya masa lalu yang agak suram, tapi ketidakhadirannya dalam beberapa waktu di panggung politik memberi ruang bagi publik untuk melupakan masa lalu itu. Akbar sekarang lebih layak jual ketimbang lima tahun lalu.


"Ical adalah satu-satunya kandidat yang maju untuk kalah," kata Boni melalui pesan Blackberry kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 25/5).

Ical bisa jadi sadar betul kalau dirinya bakal kalah dalam kontestansi 2014. Tapi, kata Boni, Ical perlu mempertahankan kepentingan bisnisnya. Dalam konteks itulah, Ical tidak mau melepaskan tiket Capres Golkar kepada orang lain. "Dia (Ical) maju hanya untuk membangun posisi tawar yang strategis."

Dalam hemat Boni, gerakan politik Ical hanya untuk memperkuat dukungan struktur politik terhadap bisnisnya.

"Ical tidak perlu menjadi presiden, menjadi menteri saja sudah terlalu tinggi," katanya.

Terlepas dari kengototan Ical, kunci penting bagi Golkar kalau mau kandidatnya menang adalah konsolidasi internal.

"Kalau perpecahan terus tiap pemilu, bisa dipastikan tidak akan pernah ada presiden dari Golkar," pungkasnya.[dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya