Inilah Peran Martiono dalam Konflik Tak Berkesudahan Di Newmont

RMOL. Direktur Utama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), Martiono Hadianto, berperan dalam menciptakan konflik penjualan divestasi saham Newmont sampai-sampai permasalahannya masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Ketua Front Pemuda Taliwang-Sumbawa Barat, Irvan Dea Naga, mengatakan kisruh divestasi 7 persen saham Newmont adalah buah dari kebijakan Martiono yang sangat isolatif dan cenderung menjadikan proses divestasinya sebagai bargaining yang berkepanjangan. Tergetnya, bertemunya kepentingan jangka panjang alias buying time dimana keuntungan yang dikeruk dari hasil tambang di Batu Hijau tidak terdeteksi secara baik dalam pengelolaannya.

"Tambang NNT di Batu Hijau telah menjadi bancakan yang sangat berarti bagi Newmont. Sehingga proses divestasi bisa digunakan sebagai alat dalam memainkan trickle down effect-nya," kata Irvan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 21/5).

Sejak awal divestasi tahun 2007, Front Pemuda Taliwang sudah berkali kali mengingatkan akan arah divestasi. Tapi karena banyak "tangan-tangan" yang berkepentingan dan cenderung menjadikannya sebagai alat semata, maka proses divestasi pun bermuara kepada sumirnya keuntungan bagi pemerintah sendiri.

"Pernyataan Martiono di sidang MK seakan-akan membuka tabir lama atas dividen 24 persen saham yang diakuisisi oleh PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) bersama partnernya PT. Multicapital. Terlihat secara vulgar bahwa Martiono berusaha keras melegitimasi sebuah kebijakan yang dianggap salah dalam proses akuisisi 24 persen tersebut, yang tanpa itu semestinya tidak akan membuat pemerintah pusat bertahan dengan proses divestasi terakhir 7 persen," jelas dia.

Atas dasar dua poin ini, urai Irvan, Martiono telah berhasil memainkan trickle down effect dalam tiga hal. Pertama, membuat masyarakat di Sumbawa Besar terpecah-pecah terkait proses pengembangan wilayah eksplorasi di Dodo Rinti. Kedua, memberikan dana segar 9 juta dollar AS kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan maksud untuk meredam sementara waktu gejolak yang sering terjadi di sana.

"Ketiga, memperkuat bahwa sisa saham 7 persen harus ditake over oleh pemerintah pusat, bukan oleh Pemda NTB dengan cara mengumbar pernyataan vulgar terkait 24 persen saham di depan sidang MK," imbuh Irvan.[dem]