Berita

mochtar muhammad/ist

Mochtar Muhammad Ikhlas Lima Mobil Bekas Dinasnya Ditarik Pemkot Bekasi

RABU, 18 APRIL 2012 | 23:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sepertinya tidak punya rasa kemanusiaan kepada mantan orang nomor 1 di jajaran pemerintahan di sana, Mochtar Mohammad. Seluruh kendaraan dinas operasional yang selama ini digunakan Mochtar ditarik semua tanpa disisakan satupun. Padahal, Mochtar sampai saat ini belum menerima salinan SK pemberhentian sebagai Wali Kota Bekasi.

"Saya belum terima surat salinan pemberhentian saya oleh Mendagri," kata Mochtar kepada wartawan di Lapas Sukamiskin Bandung (Rabu, 18/4).

Mochtar pun terpaksa menyewa mobil untuk keluarganya karena selama menjabat sebagai Wakil Wali Kota dan Wali Kota Bekasi tidak memiliki mobil pribadi.


"Mungkin saya satu-satunya mantan Wali Kota di Indonesia yang tidak punya mobil pribadi," kata Mochtar.

Mochtar sendiri mengaku heran dengan kebijakan Pemkot Bekasi kepada dirinya. Menurutnya, sesuai aturan sebagai seorang mantan pejabat dia bisa menggunakan kendaraan dinas dengan status pinjam pakai. Namun, hal itu tidak diizinkan oleh Pemkot Bekasi.

"Saya ikhlas dengan kondisi ini. Mudah-mudahan Allah memberi jalan terbaik untuk saya dan keluarga," imbuh Mochtar.

Mochtar menambahkan, penarikan kendaraan dinas yang selama ini dipakai oleh dirinya dan keluarga sudah ditarik oleh Pemkot Bekasi. Berita acara serah terima ditandatangani langsung oleh sang istri, Sumiyati Mochtar Mohamad, Senin lalu (16/4). Kelima unit mobil yang ditarik yakni Toyota Vellfire, Honda Accord, Toyota Harrier, Toyota Camry, dan Kijang Innova.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya