Berita

PENAIKAN HARGA BBM

Aneh, Kenapa Subsidi Bunga Obligasi Rekapitalisasi Bank Tak Dipersoalkan?

MINGGU, 25 MARET 2012 | 15:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Direktur Eksekutif Komunitas Pengusaha Antisuap Indonesia (Kupas) Edy Mulyadi mengaku heran dan tak habis pikir dengan cara berfikir para pembela kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Mereka, kata Edy, mempersoalkan subsidi BBM sebagai salah sasaran kemudian ngotot mencabut atau mengurangi subsidi dengan cara menaikkan harganya, padahal mereka juga tahu persis dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat luas karena naiknya harga-harga barang dan jasa.

"Pada saat yang sama, mereka (pembela kenaikan harga BBM) sama sekali tidak peduli pada subsidi di APBN sebesar Rp60 triliun sejak tahun 1998 sampai tahun 2040 untuk bunga obligasi rekapitalisasi bank-bank. Bank-bank itu ambruk karena dirampok para pemiliknya atau konglomerat hitam," kata dia kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 25/3).


Edy mempertanyakan kenapa mereka yang sibuk membela kenaikan harga BBM tidak mempersoalkan subsidi bunga obligasi rekapitalisasi bank ini. Para pemilik bank pasti sudah sangat kaya raya dan karenanya tidak perlu disubsidi. Bukan hanya itu saja, tambah Edy lagi, mereka adalah penjahat besar yang telah menjerembabkan Indonesia di kubangan krisis moneter yang akibatnya menyusahkan seluruh rakyat.

"Sekali lagi saya mau tanya, kenapa mereka tidak pernah mempersoalkan subsidi obligasi rekap ini? Kenapa? Ada apa? Kenapa mereka justru sibuk mempersoalkan subsidi BBM yang juga dinikmati rakyat kecil?" tanya Edy.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya