Berita

sby/ist

Demokrat: PKS Nakal, Menusuk SBY dari Belakang

JUMAT, 23 MARET 2012 | 18:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkirim surat kepada Presiden SBY terkait penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Surat berisi sikap PKS itu dinilai Partai Demokat sebagai bukti bahwa PKS rekan koalisi yang nakal.

"Sekjen PKS yang menulis surat. Kita melihat keanehan. Yang namanya koalisi itu selalu bersama-sama. Kalau tidak itu namanya oposisi," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan beberapa saat lalu (Jumat, 23/3).

Surat PKS yang secara substantif menolak penaikan harga BBM itu adalah sebagai ketidakpatuhan PKS terhadap kontrak koalisi. Surat kontrak koalisi PKS dengan SBY dan Demokrat yang dibuat secara tertulis, bukan tersirat, menegaskan bahwa koalisi berlaku di bidang eksekutif dan legislatif.


"Kenapa tidak dipatuhi. Koalisi tentu boleh diskusi, ada Setgab. Bukan menyampaikan (ketidaksetuajuan) kepada media. Itu namanya menusuk dari belakang. Dan ini bukan kali pertama dilakukan PKS," imbuh Ramadhan.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya