Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan, langkah itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh negeri dan memangkas praktik korupsi. Ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai arti penting percepatan digitalisasi dalam segala aspek pemerintahan.
Visi Presiden berfokus pada transformasi layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
INA Digital, sebagai GovTech milik Indonesia menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi ini.
"Program ini telah diresmikan oleh Presiden di Istana Negara pada tangal 27 Mei 2024," terang Budi, dikutip Kamis (5/9).
Digitalisasi layanan publik melalui INA Digital tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, tetapi juga membantu meminimalisir praktik korupsi dengan meningkatkan transparansi dalam proses pemerintahan.
"Bisa memangkas praktik-praktik korupsi karena kan transparan dengan digitalisasi," jelasnya.
BERITA TERKAIT: