Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah berpandangan, keterbukaan Gibran menjadi cara sederhana untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus mencegah polemik berkepanjangan. Dengan begitu, Gibran juga tidak perlu menunggu gugatan baru untuk memperlihatkan dokumen pendidikan.
“Kalau memang punya ijazah, tidak usah menunggu gugatan lagi. Mas Gibran menyatakan siap kalau ada gugatan lagi untuk menunjukkan ijazahnya. Tidak perlu membuat gaduh lagi atau menimbulkan pertanyaan baru,” ujar Said sebagaimana diberitakan
Kantor Berita RMOLJatim, Jumat, 9 Oktober 2026.
Said memastikan PDIP tidak punya kepentingan di balik polemik ijazah Gibran. Ia juga meminta partainya tidak dikaitkan dengan dugaan adanya pihak yang bermain di belakang layar.
“Tidak anak, tidak bapak (Jokowi), dua-duanya problemnya ijazah terus. Saya tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Jangan sampai PDIP dianggap berada di belakang layar atau menjadi pemain utama dalam persoalan ini. Kami tidak berkepentingan terhadap semua itu,” tegasnya.
Menurut Said, persoalan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan juga menyangkut etika pejabat publik. Karena itu, ia meminta Gibran mengambil langkah konkret untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat.
“Kehormatan yang paling tinggi bagi pemerintahan adalah etika. Menjaga etika itu nomor satu,” katanya.
Said juga menanggapi pernyataan Gibran yang menyebut dirinya tidak mungkin menempuh pendidikan S1 jika tidak lulus SMA. Menurut Said, pernyataan tersebut bisa dijawab dengan menunjukkan ijazah yang dipersoalkan.
“Saya membaca berbagai komentar Mas Gibran di media, bahwa tidak mungkin bisa S1 kalau tidak lulus SMA. Ya,
monggo tunjukkan saja ijazah SMA-nya. Kan sederhana,” ucapnya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai perlu menunjukkan ijazah SMA secara terbuka untuk menjawab polemik yang menjadi perhatian publik saat ini. 
BERITA TERKAIT: