“Iya betul (batal),” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis saat dikonfirmasi
RMOL sesaat lalu.
Adapun Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menhut Raja Juli Antoni tersebut diagendakan membahas perkembangan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026.
Kendati demikian, Abdul Kharis memastikan bahwa rapat bersama Menhut Raja Juli Antoni akan dijadwalkan ulang pada masa sidang berikutnya. Mengingat, saat ini DPR masih memasuki masa reses.
“Kemungkinan kalau masuk masa sidang,” kata politikus PKS ini.
Berdasarkan data BNPB, luas Karhutla dilaporkan mencapai 639,23 hektare. Setidaknya, Karhutla terjadi di tujuh provinsi, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hingga Riau.
Pemerintah pusat sendiri telah menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun kepada tujuh provinsi yang terdampak Karhutla.
Selain pemerintah provinsi, bantuan juga diberikan kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak Karhutla di wilayah tersebut.
Adapun bantuan telah disalurkan dalam dua tahap, yakni pada 7 September 2026 dan 22 Oktober 2026, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dalam keterangannya, dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.
BERITA TERKAIT: