Laporan tersebut disampaikan Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, dalam rapat Panja dengan agenda penyampaian hasil kerja Timus dan Timsin, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026.
Soedeson menjelaskan, Timus dan Timsin telah melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan naskah dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Perbaikan mencakup penggunaan kata, frasa, tanda baca, konsistensi penomoran, hingga sistematika. Tim juga menyinkronkan antarpasal dan bagian penjelasan agar tidak menimbulkan pertentangan maupun perbedaan penafsiran.
“Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat Panja,” kata Soedeson.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil pembahasan, judul RUU tersebut berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Laporan Timus dan Timsin kemudian diserahkan kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman selaku pimpinan rapat meminta persetujuan anggota Panja atas laporan tersebut.
“Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari Timus dan Timsin dapat disetujui?” tanya Habiburokhman.
“Setuju,” jawab peserta rapat kompak.
Rapat Panja selanjutnya dijadwalkan dilanjutkan dengan rapat kerja pada pukul 13.00 WIB untuk pengambilan keputusan tingkat I atas RUU tersebut.
“Tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 WIB siang ini,” demikian Habiburokhman.
BERITA TERKAIT: