Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Komisi III Apresiasi Langkah Kapolri yang Tindak Tambang Ilegal Lewat Pendataan IUP

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/bonfilio-mahendra-1'>BONFILIO MAHENDRA</a>
LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA
  • Rabu, 18 November 2026, 13:00 WIB
Komisi III Apresiasi Langkah Kapolri yang Tindak Tambang Ilegal Lewat Pendataan IUP
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Foto: RMOL)
Kecil Besar
rmol news logo Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam yang hendak pendataan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) guna memastikan aktivitas pertambangan benar-benar memberikan kontribusi kepada negara.

Putusan ini diambil untuk memetakan perusahaan tambang yang beroperasi secara legal maupun ilegal.

“Langkah Kapolri ini sangat tepat dan harus segera dieksekusi. Kita harus tahu secara jelas mana perusahaan tambang yang punya izin dan taat aturan, mana yang beroperasi secara ilegal dan justru merampok kekayaan negara. Ini juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang sangat ingin memberantas tambang ilegal sampai ke akar-akarnya, termasuk menindak oknum-oknum aparat yang terbukti masih berani menjadi beking tambang ilegal. Saya yakin Polri dan pihak terkait lainnya mampu lakukan ini,” ujar Sahroni dalam keterangannya Rabu, 18 November 2026.

Lebih lanjut, Sahroni pun mengingatkan bahwa penertiban tambang ilegal tidak boleh hanya berfokus pada persoalan perizinan, namun juga harus melihat kepatuhan terhadap aturan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

“Dan jangan hanya bicara punya izin atau tidak, tetapi juga harus diperiksa bagaimana kepatuhan terhadap AMDAL, pengelolaan risiko, dan dampak terhadap masyarakat sekitarnya. Sebab, kalau terjadi kerusakan lingkungan atau bencana akibat aktivitas tambang yang tidak bertanggung jawab, masyarakat yang paling dulu menanggung akibatnya dan negara juga harus turun tangan menanggung kerugiannya,” tegas Sahroni.

Sebagaimana diketahui, Polri tengah serius menjalani perintah Presiden Prabowo Subianto soal kontribusi 70 persen hasil tambang dari seluruh IUP bermanfaat bagi negara.

Lewat Bareskrim dan Baintelkam, Polri akan memilah IUP untuk diprioritaskan dalam penegakan hukum.

"Tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," ujar Suyudi usai pertemuan dengan Kepala Badan Komunikasi (Kabakom) Syahganda Nainggolan di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin, 17 November 2025.

Dengan begitu, penindakan hukum bakal dilakukan terhadap pengelola tambang yang menjalankan praktik ilegal.

"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Ya. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal," kata Suyudi.rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: RENI ERINA
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA