Anggota Fraksi PAN DPR RI, Farah Puteri Nahlia, menegaskan negara harus memastikan investasi berjalan aman, sekaligus menjamin ruang aspirasi masyarakat tetap sesuai koridor hukum.
Menurut Farah, investasi bukan sekadar masuknya modal atau pembangunan fasilitas industri. Investasi menyangkut kepercayaan, kepastian regulasi, reputasi Indonesia di mata dunia, serta peluang ekonomi bagi masyarakat.
"Indonesia perlu menjadi negara yang terbuka terhadap investasi, tetapi keterbukaan itu harus ditopang kepastian hukum. Investor harus merasa aman menjalankan usahanya," ujar Farah kepada wartawan, Rabu 18 November 2026.
Farah menegaskan penyampaian aspirasi adalah bagian dari demokrasi. Namun, aspirasi harus disampaikan melalui mekanisme yang tidak mengarah pada intimidasi, pemaksaan, atau gangguan terhadap aktivitas usaha.
Di sisi lain, Farah menekankan investasi berskala besar harus memiliki keterhubungan nyata dengan ekonomi daerah. Kehadiran industri harus membuka akses bagi tenaga kerja lokal, pelaku UMKM, pemasok daerah, serta lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.
"Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tengah pembangunan kawasan industrinya sendiri. Namun, jangan pula kesempatan ekonomi yang sedang tumbuh justru terhambat praktik-praktik yang tidak sejalan dengan hukum. Kita perlu membangun hubungan yang saling menguatkan," ujarnya.
Ketua Umum PUAN ini juga mendorong penguatan kemitraan industri dengan SMK, perguruan tinggi, balai latihan kerja, dan UMKM lokal. Dengan begitu, investasi tidak hanya menghadirkan produksi, tetapi juga meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat.
"Ukuran keberhasilan investasi bukan hanya seberapa besar pabrik dibangun atau berapa besar modal yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh investasi itu menciptakan kesempatan, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,"pungkasnya.
BERITA TERKAIT: