Sekilas masuk akal. Kita terbiasa dengan urutan SD, SMP, SMA, kemudian universitas. Namun, sistem pendidikan internasional mengenal jalan lain. Pernah kuliah, bahkan meraih gelar sarjana, tidak otomatis membuktikan seseorang mempunyai ijazah SMA.
Ada perbedaan kepentingan yang jarang dibicarakan. Bagi negara, pendidikan warganya merupakan investasi jangka panjang untuk membangun manusia. Bagi lembaga yang merekrut mahasiswa internasional, pendidikan juga merupakan pasar yang menghasilkan pendapatan. Kedua tujuan dapat berjalan bersama, tetapi melahirkan kebijakan biaya dan penerimaan yang berbeda.
Lihat Australia. Pada 2026, mahasiswa domestik yang mendapat tempat bersubsidi pemerintah di program Bachelor of Business Management, University of Queensland, membayar kontribusi tahunan sekitar 16.030 Dolar Australia. Untuk program yang sama, mahasiswa internasional dikenai sekitar 54.096 Dolar, lebih dari tiga kali lipat. Wajar jika universitas berupaya menjangkau lebih banyak pelajar asing. Namun, memperluas pintu masuk tidak sama dengan menjual kelulusan.
Salah satu pintu itu ialah foundation, program persiapan yang menyerupai matrikulasi. UTS College menerima pelajar internasional yang telah menyelesaikan pendidikan setara kelas XI dengan nilai tertentu. Peserta belajar bahasa Inggris akademik dan materi dasar, lalu harus mencapai standar untuk melanjutkan ke sarjana. Contoh ini menggambarkan aturan sekarang, bukan membuktikan program yang ditempuh Gibran sekitar dua puluh tahun lalu.
Justru foundation membantu menjaga mutu. Badan pengawas pendidikan tinggi Australia, Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA), menggolongkannya sebagai program di luar Australian Qualifications Framework (AQF), kerangka kualifikasi nasional. Foundation tetap memiliki aturan dan pengawasan, tetapi tidak otomatis memberikan sertifikat tamat sekolah menengah Australia. Siap kuliah dan tamat SMA merupakan dua hal yang berbeda.
Singapura menawarkan contoh lebih mencolok. Warganya memiliki jalur nasional seperti Junior College, Polytechnic, dan Institute of Technical Education. Sementara itu, lembaga pendidikan swasta, atau Private Education Institution (PEI), juga melayani pasar internasional. Management Development Institute of Singapore (MDIS), misalnya, menawarkan International Foundation Diploma yang dapat menerima pelamar asing berusia sedikitnya 16 tahun dengan riwayat sepuluh tahun pendidikan formal. Setelah lulus, peserta dapat menuju diploma jika memenuhi syarat.
Amerika Serikat mengenal community college, perguruan tinggi yang umumnya menawarkan studi dua tahun. Sebagian menerima peserta dewasa tanpa ijazah SMA, termasuk lewat aturan penerimaan terbuka. Kreditnya dapat diajukan untuk transfer ke universitas. Mahasiswa internasional juga memanfaatkan jalur ini, meskipun persyaratan mereka bisa lebih ketat. Warga Amerika tidak selalu wajib lebih dahulu mengambil tes kesetaraan. General Educational Development (GED) tersedia bagi mereka yang membutuhkan kredensial setara sekolah menengah.
Jadi, ada banyak jalan menuju kampus. Ada yang menjembatani kurikulum, memperluas akses, atau menjaring pasar internasional.
Semuanya sah selama standar akademik dijaga. Namun, sertifikat keikutsertaan, transkrip nilai, kelulusan program persiapan, dan ijazah SMA tetap membuktikan hal berbeda.
Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, pemerintah menjelaskan bahwa surat penyetaraan pendidikan Gibran pada 2019 mempertimbangkan riwayat belajar di Singapura dan Australia. Hasil belajar dari UTS Insearch disandingkan dengan kompetensi SMK akuntansi dan keuangan. Pemerintah menyebut surat penyetaraan sebagai penilaian administratif, bukan penerbitan ijazah baru.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri sebagai dasar pembuktian tamat sekolah menengah atau sederajat. Permohonan tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Putusan itu tidak menetapkan bahwa Gibran pasti tidak pernah lulus.
Di sinilah ketelitian negara diuji. Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah “tamat” SMA atau sederajat. Pemerintah perlu menjelaskan dokumen apa yang diperiksa, kompetensi apa yang dinilai, dan aturan mana yang memungkinkan pengakuan setara tamat sekolah.
Istilah “Grade 12” yang diberitakan tercantum dalam surat penyetaraan juga harus diperiksa melalui dokumen asli. Apakah itu nama program yang ditempuh atau rumusan hasil penyetaraan?
Bila seseorang memerlukan bukti pendidikan setara SMA, tersedia jalur yang lebih langsung. GED merupakan ujian kesetaraan sekolah menengah, sedangkan Cambridge International memungkinkan peserta mandiri mengikuti ujian Advanced Level (A-Level) melalui pusat ujian tertentu. Indonesia memiliki Paket C. Namun, pengakuan setiap kualifikasi menurut hukum Indonesia harus diperiksa, dan kredensial yang diperoleh sekarang tidak otomatis membuktikan syarat pada masa lalu.
Gelar sarjana yang sah tetap patut dihormati. Tetapi gelar itu tidak serta-merta membuktikan kelulusan SMA, apalagi menerbitkan ijazah yang tidak pernah dikeluarkan.
Kampus boleh menyediakan banyak jalan masuk. Negara wajib memastikan makna setiap dokumen tetap jelas dan standar penyetaraannya berlaku sama bagi seluruh warga. Kepercayaan publik dibangun dengan bukti yang dapat diuji, bukan asumsi bahwa siapa pun yang kuliah pasti tamat SMA.
Penulis adalah Pemerhati dan Praktisi Pendidikan dari Universitas Harkat Negeri
[email protected]
.jpg)
BERITA TERKAIT: