Bukan Kritik Tajam, Perilaku Korup yang Hilangkan Budi Pekerti Luhur Bangsa

Begitu yang disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, merespons pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR serta DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (16/8).

Ubedilah mengatakan, pidato Presiden Jokowi yang perlu disorot adalah terkait kritik tajam yang disebut sebagai kebablasan dan menunjukkan mulai hilangnya budi pekerti luhur bangsa.

"Padahal hilangnya budi pekerti di Indonesia justru karena performa elite politik dan pemerintahan yang korup, yang tidak bisa menunjukkan teladan," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/8).

Sebab, kata Ubedilah, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesungguhnya adalah perilaku yang sangat bertentangan dengan budi pekerti yang luhur.

"Sebab korupsi adalah perbuatan yang tidak luhur atau tidak elok di mata bangsa Indonesia bahkan di mata dunia," pungkas Ubedilah.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan isi hatinya kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang beratnya menjadi seorang presiden. Jokowi mengaku, seluruh limpahan kekesalan masyarakat kepada dirinya sampai juga ke telinganya, dari amarah rakyat hingga ejekan.

"Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Ya ndak apa, sebagai pribadi saya menerima saja," kata Jokowi, Rabu (16/8).

Jokowi mengaku sedih lantaran budaya budi pekerti luhur bangsa Indonesia yang sudah mulai luntur karena bebas mengutarakan kalimat kurang sopan secara terbuka.

"Tapi yang membuat saya sedih budaya santun budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut," tutur Jokowi.