Isu Imigran Ilegal Lahirkan Kontroversi Proyek Dinding Perbatasan AS-Meksiko

Situasi ini tentunya dapat menimbulkan masalah bagi negara yang akan dituju, di mana tidak jarang masuknya imigran asing diiringi juga dengan masuknya imigran ilegal.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mendefinisikan imigran ilegal sebagai penduduk tidak sah yang bukan penduduk resmi suatu negara, serta tidak memiliki beberapa syarat dokumen tertentu dalam memasuki suatu wilayah.

Dalam kasus AS, sebagian besar penduduk tidak sah tersebut masuk tanpa adanya pemeriksaan ataupun tetap tinggal di luar tanggal yang telah ditentukan oleh bagian imigrasi negara. Mayoritas imigran ilegal ini masuk melalui perbatasan sepanjang 3.200 km antara AS dan Meksiko.

Faktor kondisi geografis yang berdampingan dan sangat panjang tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah AS, di mana hal tersebut memungkinkan masuknya para imigran yang tidak memiliki dokumen ke dalam negaranya.

Dengan masuknya imigran tanpa dokumen ini (ilegal), pemerintah AS khawatir mereka akan menimbulkan berbagai masalah, seperti merebut kesempatan kerja bagi warga AS, menjadi pengedar narkotika, ataupun menjadi aktor dalam perdagangan manusia.

Hal inilah yang mendorong Presiden AS pada saat itu, Donald J Trump meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan dengan cara memperketat kebijakan imigrasi yang dinilainya terburuk di dunia. Trump menilai bahwa negara tanpa perbatasan tidak layak disebut sebagai sebuah negara.

Sebagai implementasi rencana tersebut, Trump memerintahkan pembangunan dinding di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sejauh 3.200 km. Dengan upayanya tersebut, Trump meyakini masuknya imigran ilegal melalui perbatasan dengan Meksiko dapat ditekan. Dia juga meyakini pembangunan dinding pembatas merupakan satu-satunya cara terbaik untuk mengendalikan imigran ilegal yang masuk ke negaranya.

Namun upaya Trump tersebut menimbulkan kontroversi di dalam negerinya. Banyak pihak menganggap bahwa anggaran negara sebesar 5,7 miliar dolar AS untuk pembangunan dinding tersebut sebagai pemborosan.

Anggota Partai Demokrat AS berpendapat, anggaran tersebut bisa digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur lainnya.

Di sisi lain pembangunan dinding ini juga mendapat kecaman dari beberapa organisasi hak asasi manusia, seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan American Civil Liberties Union (ACLU). Mereka menganggap bahwa proyek ini sebagai tindakan merendahkan dan diskriminatif terhadap imigran, terutama imigran ilegal yang mencari perlindungan sebagai pengungsi dari negara asalnya.

Selain itu, pembangunan tembok juga memengaruhi hubungan bilateral antara AS dan Meksiko. Proyek ini memicu ketegangan dan ketidaksepakatan antara kedua negara, yang memengaruhi kerja sama regional, diplomasi, dan perdagangan.

Terlebih lagi pada awalnya, Trump meminta Meksiko membayar penuh biaya pembangunan dinding tersebut. Hal ini langsung direspons keras oleh Presiden Meksiko, Enrique Pena Nieto yang menegaskan tidak akan membayar sepeser pun untuk pembangunan dinding tersebut.

Munculnya kecaman dan penolakan tersebut tidak membuat Trump gentar, dia terus berupaya mencari dukungan dalam merealisasikan gagasannya tersebut. Dalam pidato serta cuitan di media sosialnya, Trump terus mempromosikan kebutuhan dan urgensi pembangunan dinding.

Dia secara terbuka mengkritik dan menyalahkan penentang-penentangnya, terutama Partai Demokrat dan lawan politiknya, atas penolakan mereka terhadap pembangunan dinding.

Trump juga menggunakan kekuasaan eksekutifnya dengan mendeklarasikan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko untuk mendapatkan akses terhadap dana tambahan tanpa persetujuan Kongres.

Berbagai upaya Trump pada akhirnya belum mampu merealisasikan gagasannya mengenai pembangunan dinding tersebut. Dinding yang pada awalnya direncakankan sepanjang 3.200 km, hanya terealisasi sepanjang 725 km saja selama masa pemerintahan Trump.

Besaran biaya pembangunan dinding menjadi permasalahan utama tidak terealisasinya gagasan ini secara penuh. Anggaran yang diminta untuk proyek tersebut terbukti sulit diperoleh. Meskipun pada akhirnya terdapat alokasi dana dari pemerintah federal, namun jumlah tersebut masih belum cukup untuk melaksanakan pembangunan dinding sepanjang perbatasan seperti yang diinginkan Trump.

Kontroversi dan perdebatan mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk proyek juga menyulitkan tercapainya pembangunan dinding secara keseluruhan.

Pada akhirnya proyek pembangunan dinding ini tidak berhasil mencapai tujuan utamanya. Terlebih pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil langkah untuk menghentikan pembangunan tembok tersebut.

Setelah pelantikannya pada 21 Januari 2021, Biden langsung mengeluarkan keputusan dengan menghentikan pendanaan federal yang dialokasikan untuk pembangunan dinding perbatasan.

Akibatnya, pembangunan dinding langsung berhenti dan tidak ada penambahan signifikan dari panjang dinding yang sudah ada sejak saat itu.

*Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta