Bawa Empat Tuntutan, Aliansi Ojol Bakal 'Aksi Tanpa Kata' di Kementerian Perhubungan

Penanggung jawab aksi, Krisna mengatakan, unjuk rasa itu untuk menyampaikan desakan agar Peraturan Menteri Perhubungan 12/2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat konisten diterapkan.

"Kami sebagai pengemudi ojek Online sekaligus Tim 10 yang menjadi bagian dalam perumusan Peraturan Menteri Perhubungan 12/2019 menuntut konsistensi Kementerian Perhubungan dalam penerapan aturan itu dan Keputusan Menteri 548/2020," kata Krisna dalam keterangannya, Senin (25/7).

Krisna mengatakan juga, aksi itu membawa empat tuntutan. Yakni, evaluasi tarif ojek online di Indonesia, revisi peerjanjian kemitraan yang dinilai sepihak, revisi UU Cipta Kerja, serta akui dan sejahterakan ojek online Indonesia.

Kata dia, semua tuntutan itu bukan tanpa dasar. Terlebih, di tengah kenaikan harga bahan pokok yang tidak disertai peningkatan taraf kesejahteraan hidup.

"Tarif atau pendapatan yang layak ada di dalam PM 12 dan KP 548 yang semestinya direvisi maksimal satu tahun sekali, sedangkan evaluasi tarif terakhir dilakukan pada awal tahun 2020," terangnya.

Sambungnya, BOM sebelumnya juga sudah menggelar aksi di Kementerian Perhubungan. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret terhadap upaya penyejahteraan ojol.
 
Padahal, kata Krisna, seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali ojok, punya hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

"Kami berharap melalui aksi ini Bapak Presiden Joko Widodo bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja kementerian yang terkait dalam ekosistem transportasi berbasiskan aplikasi," katanya.

"Mudah-mudahan dengan Aksi Tanpa Kata bisa terwujud kesejahteraan ojek online Indonesia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya," demikian Krisna.