DR Ahmad Kholil Umar menengarai bahwa setelah operasi politik penundaan pemilu yang melibatkan elemen-elemen di lingkaran kekuasan Istana Presiden tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan politik di parlemen, operasi politik ini tampaknya masih akan berlanjut.
Strategi lain yang akan dijalankan oleh aktor-aktor itu adalah dengan memaksa KPU untuk menyatakan “tidak sanggup†menjalankan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.
Indikator dasar dari operasi itu salah satunya tidak agresifnya partai-partai politik di Senayan untuk mengetok alokasi dana Pemilu 2024. Titik krusialnya ada di bulan-bulan ini.
Jika tangan dan kaki KPU dikunci oleh tidak jelasnya pengesahan alokasi dana Pemilu, maka problem teknis operasional penyiapan Pemilu 2024 akan muncul.
Pada titik itulah, elemen kekuatan predatorik di sekitar Istana Presiden dan partai-partai politik pendukung penundaan pemilu akan “cuci tangan†dan melimpahkan kesalahan atas ketidakmampuan penyelenggaraan Pemilu 2024 secara tepat waktu, kepada KPU.
Jika sampai KPU berhasil dipaksa untuk menyatakan tidak siap, maka operasi politik predatorik ini berhasil dijalankan.
Karena itu, KPU dan seluruh elemen kekuatan masyarakat sipil harus benar-benar mengantisipasi hal ini. Jangan sampai KPU menjadi bagian integral dari kekuatan predatorik yang mendorong penundaan Pemilu dan mengacak-acak aturan permainan berdemokrasi lewat amandemen konstitusi, yang disesuaikan dengan selera kepentingan ekonomi-politik sempit.
Menarik, ketajaman fokus observasi Dr Umar terhadap apa yang terjadi di atas panggung sandiwara politik Indonesia.
Menakjubkan, ketrampilan dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina secara gamblang dan lugas namun tetap santun dalam mengekspresikan kekhawatiran terhadap angkara murka kekuatan predatorik mengacak-acak aturan permainan berdemokrasi secara sedemikian lihaI dan ligiat seolah masih dalam koridor konstitusi.
Seyogianya, kekhawatiran sang Doktor Ilmu Politik alumnus Universitas Queensland, Australia itu jangan dianggap sepele, terutama oleh DPR dan pemerintah.
InsyaAllah, lembaga legislatif dan eksekutif berkenan cermat dan seksama menyimak kekhawatiran cendekiawan Indonesia. Sebab hanya DPR dan pemerintah yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mampu mencegah jangan sampai kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan.
Apabila penghalalan segala cara demi menunda pemilu benar-benar akan terjadi maka pada hakikatnya benar-benar akan mengerikan, sebagai sebuah kisah horror permainan politik yang akan tercatat di lembaran hitam sejarah kegagalan peradaban demokrasi di planet bumi ini.
BERITA TERKAIT: