Tolak PKS-Demokrat Sebagai Mitra Koalisi Pilpres Bukti Hasto Bukan Sosok Negarawan

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Democracy and Electoral and Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/5).

Menurut Neni, tidak dipilihnya PKS dan Demokrat lebih dikarenakan pragmatisme atau pilihan koalisi partai politik. Bukan pada perbedaan visi misi, platform apalagi ideologi partai.

"Tidak mengajak PKS dan Demokrat menurutku bukan terletak pada perbedaan visi-misi, platform dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik," demikian kata Neni.

Kata Neni, jika Hasto mengatakan tidak berkoalisi karena ideologi justru terpatahkan dengan koalisi Pilkada di daerah-daerah.

Dalam catatan Neni, dalam berbagai hajatan Pilkada serentak, PDIP kerap kali membangun koalisi dengan PKS dan Demokrat.

"Itu lebih pada strategi komunikasi politik PDIP saja. Faktanya, di beberapa daerah terjadi koalisi PDIP Demokrat dan PKS semuanya berjalan dengan baik," demikian kata Neni.

Dalam pandangan Neni, pernyataan Hasto hanya untuk mendapatkan simpati publik. Meski demikian, Neni mengingatkan Hasto agar tidak merusak relasi dengan partai lain.

"Apa yang dilakukan Hasto merupakan bagian dari agent of conflict management, hanya jangan  sampai konflik ini dapat memicu dan menghancurkan sistem kepartaian (disintegrasi partai) serta merusak kohesivitas (keutuhan) organisasi," demikian tandas Neni.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, Neni menilai pernyataan Hasto terlalu dini. Mengingat Pilpres masih berlangsung tahun 2024 mendatang.

"Tarik menarik dukungan di partai bukan fenomena baru, jadi itu adalah hal yang biasa," pungkas Neni.

Hasto mengatakan PKS dan Partai Demokrat tidak akan diajak berkoalisi di Pilpres 2024 karena berbeda platrform dan ideologi.

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Partai Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa," ujarnya.