Tenda Masjid TVM Masih Berdiri, Ini Penjelasan Wiwien Sri Sundari

Ketua Panitia Pendirian Masjid At Tabayyun, Marah Sakti Siregar (tengah), menerima LSM Pejabat/RMOL
Ketua Panitia Pendirian Masjid At Tabayyun, Marah Sakti Siregar (tengah), menerima LSM Pejabat/RMOL
Pengacara B. Hartono bersama beberapa warga yang menolak tenda masjid TVM/Ist
Pengacara B. Hartono bersama beberapa warga yang menolak tenda masjid TVM/Ist
Ketua Panitia Pendirian Masjid At Tabayyun, Marah Sakti Siregar (tengah), menerima LSM Pejabat/RMOL
Pengacara B. Hartono bersama beberapa warga yang menolak tenda masjid TVM/Ist
”MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mensomasi Saudara untuk tidak melakukan penebangan pohon-pohon tanpa izin, pendirian tenda-tenda tanpa izin, dan atau kegiatan apapun tanpa izin di lahan RTH  Blok C 1 yang dapat merusak  dari lahan RTH tersebut. Kami memberi waktu tiga hari kerja agar mengosongkan lahan RTH dari kegiatan apapun. Demikian ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.”

Begitu penutup surat somasi Hartono SH  yang mengaku kuasa warga TVM kepada Marah Sakti Siregar, Ketua  Panitia Masjid At Tabayyun di Taman Villa Meruya, Jakarta Barat.

Surat itu berkop Kantor Hukum Hartono & Rekan No 20/KHHR/J/TV /2021 tertanggal 15 April 2021. Dilayangkan  dua hari setelah Tenda Masjid itu didirikan Panitia Masjid untuk tempat ibadah Salat Taraweh warga Muslim di komplek itu.

Somasi itu tiga lembar, berisi lima point. Point satu, menuduh Panitia melanggar peraturan karena menebang pohon di lokasi tenda.

Point kedua, menerangkan fungsi RTH dan pohon-pohon itu. Point ketiga, dia menuduh Panitia Masjid melakukan  tindak pidana pelanggaran terhadap tertib jalur hijau, taman, dan pemakaman dengan mengutip Pergub DKI No 221 tahun 2009.

Point empat, menuduh Panitia tidak meminta izin RT maupun RW setempat. Point lima, karena  pihaknya sedang menggugat Gubernur DKI -- yang telah memberi izin pembangunan Masjid -- ke PTUN, maka diminta tidak boleh ada kegiatan apapun di atas lahan itu.

Setelah ditelusuri, kuasa Hartono berasal dari hanya 12 warga di TVM. Uraiannya, enam dari warga Jakarta dan enam penduduk Tanggerang. Empat di antaranya Ketua RT di wilayah itu. Keseluruhan tidak satu pun pemilik tanah yang  dimaksud.

Adapun Hartono sendiri tidak ditemukan jejak yang bersangkutan terkait dengan pemilikan tanah tersebut.

Saat digoogling, warga malah menemukan jejak digital yang bersangkutan sebagai mantan napi kasus penipuan kliennya,  divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tahun 2014 sampai tahun  2015.

Jejak digital Hartono ini terkonfirmasi lewat beberapa berita media belum lama ini yang membenarkan itu.

Sehari setelah menerima surat somasi, tanggal 16 April Ketua Panitia membalas surat Hartono.

Isinya, menyanggah semua tuduhan pengacara itu yang mengabaikan azas praduga tak bersalah. Point penting surat balasan yang ditandatangani Marah Sakti Siregar selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun, bahwa Hartono telah mencemarkan Panitia Pembangunan Masjid karena menembuskan surat somasinya kepada 15 instansi pemerintah dan swasta. Padahal, lazimnya surat somasi disampaikan secara tertutup kepada pihak yang dituju.

"Alasan itulah kami perlu menyiapkan laporan polisi,” kata Wiwien Sri Sundari, Kepala Humas Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun, Kamis malam (22/4) di Tenda Taraweh.

Menurut Wiwien, sulit bagi Hartono membantah -- seperti dilakukan yang bersangkutan belakangan -- mau menghalangi  warga Muslim di TVM beribadah di tenda Masjid yang dijuluki Tenda Arafah.

Fungsi Tenda Masjid itu sudah dipublish luas oleh media pers, dan masyarakat sudah mengetahuinya.

"Makanya kami pun segera merespons surat somasinya. Banyak warga Muslim dalam komplek dan sekeliling komplek yang marah. Kami mencegahnya menyabarkan mereka dengan segera bertindak melakukan perlawanan hukum,” tambah mantan penyiar senior TVRI itu.

Wiwien menerangkan ultimatum Hartono memang ngawur.

Isinya lebih banyak fitnah. Sebagai contoh, SK Gubernur untuk membangun Masjid di tanah pemda sudah keluar sejak Oktober tahun lalu. Diikuti izin dari dinas-dinas terkait yang lain. Juga rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama.

“Lho, itu payung hukum tertinggi dalam urusan pemanfaatan tanah di wilayah DKI sampai ada putusan lain yang mengubahnya. Masak karena gugatan Hartono yang juga baru didaftarkan, dan saya dengar berkali-kali diminta revisi oleh PTUN bisa membatalkan SK Gubernur. Yang konyol, minta supaya lahan untuk Masjid status quo dulu sebelum ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Bukannya  terbalik. Yang menggugat  saja sampai ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap baru bertindak. Itu pun bukan dia, tapi hak aparat penegak hukum,” papar Wiwien.

Betulkah pengembang sudah siapkan lahan lain seluas 312 m2 di komplek itu juga, seperti klaim Hartono?

"Begitu cerita dia. Faktanya tidak demikian. Lahan yang dimaksud pengembang sudah lama dikembalikan ke Pemrov DKI. Waktu rapat sosialisasi warga 3 November 2019, pihaknya yang menjanjikan mengurus itu. Mengajukan permohonan izin kepada Gubernur. Tapi apa yang dilakukannya? Bukannya  mengurus lahan itu, tetapi dua tahun sibuk menjegal usaha kami ke sejumlah instansi pemerintah,” sambung Wiwien.

“Setelah gagal, kami  yang malah diganggu. Sangat tidak fair. Padahal, itu kesepakatan bersama yang dia hianati. Soal Tenda Arafah ini. Lha, Ketua RW  wilayah Jakarta TVM telah membalas surat pemberitahuan kami. Juga Ketua RT Jakarta. Malah tiap malam ikut shalat Taraweh. Itu saja sudah menunjukkan pengacara itu alpa melakukan cek dan ricek, tabayyun,” tambah Wiwien lagi.

Kamis siang kemarin (22/1), seminggu setelah surat somasi Hartono atau empat hari setelah tenggat waktu dari ultimatumnya berlalu, Tenda Masjid At Tabayyun tetap digunakan  beribadah oleh warga Muslim. Seharian kemarin  tenda itu dikunjungi banyak tamu yang datang menyampaikan dukungan.

Belum lagi yang mendukung lewat surat maupun pesan di WA. Tamu terakhir dari LSM Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat) yang dipimpin oleh KH. Eka Jaya. Ada juga kunjungan pejabat dari  Kantor Urusan Agama Jakarta Barat.

Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Nasionalisme Dan Pegawai KPK Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan
Publika

Nasionalisme Dan Pegawai KPK..

18 Mei 2021 17:56
Palestina Dibombardir Israel, Di Mana Nurani Anda?
Publika

Palestina Dibombardir Israel..

18 Mei 2021 13:01
Menjejak Iman Dan Takwa Selepas Lebaran
Publika

Menjejak Iman Dan Takwa Sele..

18 Mei 2021 12:59
Menjejak Iman Dan Takwa Selepas Lebaran
Publika

Menjejak Iman Dan Takwa Sele..

18 Mei 2021 12:27
Isu Palestina, Hentikan Mengemis!
Publika

Isu Palestina, Hentikan Meng..

18 Mei 2021 11:39
Palestina InsyaAllah Semakin Kuat
Publika

Palestina InsyaAllah Semakin..

18 Mei 2021 10:31
Wartawan Senior Setiadi Tryman Wafat Dalam Perjalanan Ke RS, Ini Kisah Putrinya
Publika

Wartawan Senior Setiadi Trym..

18 Mei 2021 09:37
Tugas Berat Presiden Jokowi Datang Dari Sektor Migas
Publika

Tugas Berat Presiden Jokowi ..

18 Mei 2021 08:21