Secara politik, negara-negara yang mendukung dan bergantung pada Tiongkok semakin hari semakin besar. Dengan menggunakan instrumen ekonomi, Tiongkok secara sistematis membangun berbagai aliansi di tingkat regional maupun global untuk mendapatkan dukungan.
Berbagai bentuk gesekan dan pertentangan diantara dua raksasa ini sudah muncul ke permukaan sejak beberapa tahun terakhir, seperti pada isu HAM terhadap suku Uighur di Provinsi Xinjiang, China, masalah demokrasi di Hong Kong, dan isu sumber pandemi Covid-19 yang melanda dunia.
Sementara secara militer, Tiongkok terus mengembangkan kekuatan pasukannya baik di darat, laut, maupun udara. Akibatnya, kini mulai muncul ketegangan di antara dua negara raksasa ini di sejumlah wilayah, seperti: Di perbatasan Tiongkok-Jepang, kemudian di Selat Taiwan, serta di Laut China Selatan.
Saat Presiden Donald Trump masih menghuni Gedung Putih, Amerika Serikat secara ofensif dan agresif menyerang China di berbagai medan ekonomi dan politik. Sementara China mencoba untuk defensif menghadapinya.
Kini setelah Joe Biden menggantikan Donald Trump, ada tanda-tanda China mengubah strateginya dalam berhadapan dengan AS, dari defensif menjadi ofensif. Hal ini terlihat saat KTT di Alaska yang masing-masing delegasi dipimpin oleh menlunya. Delegasi AS dipimpin oleh Antony Blinken, sementara delegasi China dipimpin oleh Wang Yi. Saling serangan dengan kalimat-kalimat keras dan tajam diantara dua delegasi, yang sebelumnya tidak pernah terjadi.
Dalam sidang tahunan Boao Forum for Asia (BFA) yang dibuka secara resmi pada Ahad (18/4/2021) yang berlangsung di Kota Boao, Provinsi Hainan, China, Presiden China XI Jinping dalam pidatonya menyerang AS dengan menyatakan: "Dunia menginginkan keadilan, bukan hegemoni".
BFA dibentuk pada tahun 2001 oleh 25 negara Asia dan Australia. Pada tahun 2006 anggotanya bertambah menjadi 28 negara. Forum ini tampaknya dibentuk untuk mengimbangi forum Davos yang menjadi sarana konsolidasi kekuatan ekonomi dan politik Amerika dan sekutunya. Forum Boao ini dinyatakan bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan kekuatan ekonomi negara-negara Asia.
KTT kali ini dihadiri oleh 4.000 peserta, yang terdiri dari para pejabat negara anggotanya, wartawan, cendekiawan, dan perwakilan sejumlah organisasi, serta para peninjau yang datang dari seluruh dunia. KTT kali ini yang berlangsung selama empat hari mengambil tema: A World in Change: Join Hands to Strengthen Global Governance and Advance Belt and Road Inisiative (BRI Cooperation)".
Dilihat dari tema yang dipilih dan peserta yang hadir nampak jelas, kini China sedang menggalang dukungan politik di tingkat global dengan memainkan instrumen ekonomi BRI. Bagi Amerika mega proyek BRI bukan saja telah mempreteli para pendukung dan sekutunya selama ini, baik yang berada di Eropa, Asia, maupun Afrika, lebih dari itu proyek ini juga dianggap sebagai upaya untuk mengisolasinya.
Merujuk pada pidato Presiden Xi, walaupun tanpa menyebut negara, jelas sekali serangannya ditujukan ke Washington. Selama ini AS dianggap memiliki kecendrungan untuk memaksakan kehendaknya demi mengejar tujuan nasionalnya, dengan mengabaikan kepentingan negara lain.
Presiden Xi mencoba melawannya dengan mengembangkan prinsip kebersamaan dalam merangkul negara lain.
Bila merujuk pada landasan ideologis dari kedua negara raksasa yang sedang bersaing ini, maka secara teoritis AS mewakili negara kapitalis yang mengembangkan isu demokrasi dengan menekankan pentingnya kebebasan. Sementara China mewakili negara sosialis dengan isu keadilan yang menekankan pentingnya kebersamaan.
Karena itu, ke depan persaingan diantara keduanya di berbagai fora internasional dan di berbagai medan nampak jelas akan semakin keras. Apakah semua ini akan berujung pada perang, atau sekedar manuver untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi kepentingan nasional masing-masing, sangat menarik untuk terus dicermati.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
.jpg)
