Separuh Lebih Rakyat Sudah Puas, Reshuffle Batal Maning?

Berdasarkan survei Indo Barometer, sebanyak 50,6 persen publik merasakan puas dengan penanganan masalah wabah virus corona yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Sementara yang merasa tidak puas sebesar 47,5 persen dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 1,9 persen.

Dari mereka yang merasa puas, sebanyak 21,3 persen menilai penanganan Covid-19 sudah cepat tanggap. Sebanyak 16,5 persen dari mereka juga merasa pemerintah sudah melakukan imbauan pencegahan 3M dengan baik. Kemudian penanganan PSBB sudah cukup baik (14,5 persen), dan beragam bantuan sosial dari pusat (12 persen).

Setidaknya catatan bahwa rakyat sudah mulai puas sudah cukup menjadi alasan Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan reshuffle.

Sekalipun masih terngiang dalam ingatan publik bagaimana Presiden Joko Widodo marah besar di hadapan para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020, yang disajikan dalam akun YouTube 10 hari kemudian.  

Kemarahan ditujukan kepada para menteri yang masih bersantai menangani pandemi Covid-19. Menteri-menteri seolah tidak memiliki sense of crisis. Jokowi gamblang mengaku jengkel dan mengancam akan merombak menteri yang tidak segera melakukan langkah-langkah ekstra ordinari.

Kemarahannya berlanjut di awal Agustus. Aura krisis para menteri yang  belum terlihat menjadi dasar kemarahan mantan walikota Solo itu. Serapan anggaran corona yang masih minim menjadi patokan Jokowi memberi penilaian.

Dia bahkan menyebut nama kementerian yang sangat minim dalam menyerap anggaran sehingga membuat penanganan corona belum maksimal.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo juga marah kepada para pembantunya. Kali ini gara-gara gaya komunikasi yang buruk dalam mensosialisasikan omnibus law UU Cipta Kerja. Di mana imbasnya terjadi gelombang aksi dari buruh dan mahasiswa di sejumlah kota di tanah air.

Kemarahan itu sebagaimana disampaikan langsung Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko. Mantan panglima TNI ini juga menyebut bahwa teguran Jokowi ditujukan kepada semua menteri tanpa terkecuali.

Hasil survei Indo Barometer memang bisa membuat Jokowi batal maning merealisasikan ancaman. Namun demikian, Jokowi harus melihat hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2020 sebesar minus (-) 3,49 persen. Itu artinya Indonesia resmi menyandang status resesi akibat pada triwulan sebelumnya juga minus sebesar (-) 5,32 persen.

Status ini berpeluang membuat turunnya pendapatan di kelompok masyarakat menengah dan bawah secara signifikan. Mereka berpotensi menjadi orang miskin baru.

Ada potensi gelombang PHK yang membuat desa menjadi tempat migrasi para pengangguran. Sementara angkatan kerja baru makin sulit bersaing karena lowongan kerja menurun.

Parahnya, potensi konflik sosial di masyarakat bisa meningkat karena ketimpangan semakin lebar.

Untuk itu, Presiden Jokowi harus tetap merealisasikan ancamannya. Jokowi harus berkaca dari data BPS tersebut dan mengganti menteri yang mengelola keuangan negeri ini.

Jokowi harus menjadikan fakta lapangan sebagai bahan pertimbangan dan jangan sampai terbius pencitraan para menteri, termasuk para menteri yang menyandang predikat terbaik dunia.