Kalau Mahfud Dan Jokowi Sudah Angkat Tangan, Kepada Siapa Lagi Kita Berharap?

Mahfud MD dan Joko Widodo/Net

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan dan membenarkan penegakan hukum di Indonesia terkesan jelek di mata masyarakat.

Mantan ketua MK itu menyebutkan, banyak warga menganggap akan diperas hingga ditangkap oleh penegak hukum dalam suatu perkara.

Mahfud mengaku dirinya termasuk atasannya Presiden Joko Widodo tidak bisa melakukan apa-apa atas kondisi tersebut, kecuali para penegak hukum itu sendiri.

"Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas," kata Mahfud, Kamis lalu (17/9).

Lalu, kalau Mahfud dan Jokowi saja sudah angkat tangan, kepada siapa lagi kita berharap perbaikan penegakan hukum?

Satu sisi, sangat diapresiasi keterusterangan Mahfud. Naman pada sisi lain, disayangkan dia dan kepala negara seolah tidak bisa berbuat apa-apa.

Padahal, mereka terutama Jokowi memiliki kekuasaan serta kewenangan yang luar biasa.

Jangan sampai muncul persepsi publik, pemerintahan sekarang hanya boneka yang dimainkan oleh kekuatan besar dari luar.

Dan, kalau bukan untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi rakyat, untuk apa Jokowi merebut kekuasaan, memenangkan pilres, termasuk untuk apa Mahfud diangkat jadi Menko Polhukam.

Apalagi, Jokowi bersama Maruf Amin memiliki misi "penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya".

Misi itu sangat mulia, harus diwujudkan, jangan cuma janji-janji dan ada di atas kertas.

Tapi, masak iya sih, Mahfud dan Jokowi tidak bisa benahi penegakan hukum? Tidak bisa atau tidak mau?

Kalau sistemnya yang bobrok, segera buat regulasi baru. Kalau masalah ada di SDM-nya, seperti yang dikatakah Mahfud, mendesak dilakukan pembinaan, dan dorong penguatan moralitas.

Intinya, jangan didiamkan, jangan patah semangat, dan jangan angkat tangan dulu. Apalagi, pemerintahan Jokowi masih lama, empat tahun lagi.

Khusus Mahfud, dia adalah profesor dan pakar hukum tata negara. Di mata publik, dia sangat bisa membenahi hukum Indonesia. Jadi, mohon Pak, jangan angkat bendera putih dulu.

Kepada wakil rakyat yang terhormat, semoga tidak menganggap pernyataan Mahfud ini seperti omongan biasa. Kalau dibiarkan, kasihan rakyat akan terus curiga kepada penegak hukum, dan sulit mendapatkan ketidakadilan.

DPR bisa memanggil Mahfud untuk menjelaskan secara detail apa yang dia maksud.

Lalu, mengundang penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk duduk bersama dengan Mahfud, bagaimana agar hukum di Indonesia dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Komentar


Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021
Video

Satreskrim Polres Grobogan Tangkap Pengedar Obat Aborsi

Selasa, 13 April 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021

Artikel Lainnya

Kemenristek Memikul Masa Depan Bangsa, Tapi Pasukannya Tak Bersenjata Lengkap
Suluh

Kemenristek Memikul Masa Dep..

12 April 2021 09:46
Ngotot Ketum Demokrat, Moeldoko Sudah Berani Lawan Jokowi?
Suluh

Ngotot Ketum Demokrat, Moeld..

08 April 2021 19:35
Capres Istana Non PDIP, Jokowi Berpeluang Dorong Orang Dekat, Ini Daftarnya
Suluh

Capres Istana Non PDIP, Joko..

06 April 2021 17:47
Jangan Sampai Moeldoko Yang Makan Nangka, Jokowi Yang Kena Getahnya
Suluh

Jangan Sampai Moeldoko Yang ..

02 April 2021 18:23
Awas Serangan Balik, Jangan Terburu-Buru Buka Sekolah Tatap Muka
Suluh

Awas Serangan Balik, Jangan ..

02 April 2021 14:26
Jalan Moeldoko Menuju 2024 Buntu
Suluh

Jalan Moeldoko Menuju 2024 B..

01 April 2021 01:22
Sidang Rizieq Tatap Muka Demi Keadilan Masyarakat
Suluh

Sidang Rizieq Tatap Muka Dem..

29 Maret 2021 23:49
Total HGU Tembus 10 Juta Hektare, Siapa Saja Penerimanya?
Suluh

Total HGU Tembus 10 Juta Hek..

24 Maret 2021 11:07