Kalau Mahfud Dan Jokowi Sudah Angkat Tangan, Kepada Siapa Lagi Kita Berharap?

Mahfud MD dan Joko Widodo/Net

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan dan membenarkan penegakan hukum di Indonesia terkesan jelek di mata masyarakat.

Mantan ketua MK itu menyebutkan, banyak warga menganggap akan diperas hingga ditangkap oleh penegak hukum dalam suatu perkara.

Mahfud mengaku dirinya termasuk atasannya Presiden Joko Widodo tidak bisa melakukan apa-apa atas kondisi tersebut, kecuali para penegak hukum itu sendiri.

"Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas," kata Mahfud, Kamis lalu (17/9).

Lalu, kalau Mahfud dan Jokowi saja sudah angkat tangan, kepada siapa lagi kita berharap perbaikan penegakan hukum?

Satu sisi, sangat diapresiasi keterusterangan Mahfud. Naman pada sisi lain, disayangkan dia dan kepala negara seolah tidak bisa berbuat apa-apa.

Padahal, mereka terutama Jokowi memiliki kekuasaan serta kewenangan yang luar biasa.

Jangan sampai muncul persepsi publik, pemerintahan sekarang hanya boneka yang dimainkan oleh kekuatan besar dari luar.

Dan, kalau bukan untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi rakyat, untuk apa Jokowi merebut kekuasaan, memenangkan pilres, termasuk untuk apa Mahfud diangkat jadi Menko Polhukam.

Apalagi, Jokowi bersama Maruf Amin memiliki misi "penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya".

Misi itu sangat mulia, harus diwujudkan, jangan cuma janji-janji dan ada di atas kertas.

Tapi, masak iya sih, Mahfud dan Jokowi tidak bisa benahi penegakan hukum? Tidak bisa atau tidak mau?

Kalau sistemnya yang bobrok, segera buat regulasi baru. Kalau masalah ada di SDM-nya, seperti yang dikatakah Mahfud, mendesak dilakukan pembinaan, dan dorong penguatan moralitas.

Intinya, jangan didiamkan, jangan patah semangat, dan jangan angkat tangan dulu. Apalagi, pemerintahan Jokowi masih lama, empat tahun lagi.

Khusus Mahfud, dia adalah profesor dan pakar hukum tata negara. Di mata publik, dia sangat bisa membenahi hukum Indonesia. Jadi, mohon Pak, jangan angkat bendera putih dulu.

Kepada wakil rakyat yang terhormat, semoga tidak menganggap pernyataan Mahfud ini seperti omongan biasa. Kalau dibiarkan, kasihan rakyat akan terus curiga kepada penegak hukum, dan sulit mendapatkan ketidakadilan.

DPR bisa memanggil Mahfud untuk menjelaskan secara detail apa yang dia maksud.

Lalu, mengundang penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk duduk bersama dengan Mahfud, bagaimana agar hukum di Indonesia dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Libur Panjang Akhir Oktober Jangan Sampai Membuat Corona Meledak
Suluh

Libur Panjang Akhir Oktober ..

20 Oktober 2020 10:48
Monopoli Kebenaran
Suluh

Monopoli Kebenaran

19 Oktober 2020 10:16
Terbebani, Masih Sanggupkah Jokowi Merombak Kabinet?
Suluh

Terbebani, Masih Sanggupkah ..

17 Oktober 2020 10:50
Peningkatan Kapasitas Tes Memang Harus, Tapi Disiplin Protokol Kesehatan Yang Utama
Suluh

Peningkatan Kapasitas Tes Me..

03 Oktober 2020 14:27
Konsistensi Pembubaran Kerumunan Orang
Suluh

Konsistensi Pembubaran Kerum..

28 September 2020 19:19
Kampanye Daring Untuk Pemilihan Elektronik
Suluh

Kampanye Daring Untuk Pemili..

26 September 2020 15:49
Kalau Jadi Reshuffle, Sandi Dan Fahri Dikabarkan Masuk Kabinet
Suluh

Kalau Jadi Reshuffle, Sandi ..

25 September 2020 14:30
Pidato Jokowi Menyentil Kepongahan China
Suluh

Pidato Jokowi Menyentil Kepo..

24 September 2020 15:33