Demokrasi Dalam Sekaleng Khong Ghuan

Rasanya unik. Perbaduan antara cita rasa yang meriah dengan ironi yang dalam. Ia menyuguhkan menu yang membuat kita perlu berpikir dan merasa lebih dalam lagi.

Dalam puisi berjudul Demokrasi, Jokpin mengibaratkan rakyat sebagai Sukir, seorang kusir yang memberikan kekuasaan (kursi) terhadap politisi yang ia sebut dengan nama Sukri. Tragisnya puisi ini adalah ketika Jokpin menggambarkan bahwa rakyat sudah merasa happy (senang) hanya dengan diberi jempol dan janji. Sementara si Sukri pergi membawa kursi.

Setiap momentum kampanye kita akan disuguhi aneka janji. Ada yang baru, semi baru dan ada yang usang tetapi terus diulang. Tebaran janji tiap Pemilu derasnya melebihi hujan yang membasahi harapan kita sebagai rakyat untuk perubahan.

Namun janji tetaplah janji. Kampanye datang, janji lagi dan kita terus happy menikmatinya. Inilah yang disebut ironi. Tiap momentum elektoral, kita akan menelan sakit yang sama dengan pura-pura happy.

Fenomena tersebut sebetulnya bukan hanya soal kepintaran Sukri sebagai politisi. Namun juga karena kenaifan kita sebagai rakyat. Kenaifan inilah yang perlu menjadi perhatian bersama. Kesadaran kritis rakyat harus digugah dan diasah supaya muncul kesadaran kritis kolektif. Janji itu harus ditagih.

Rakyat harus sadar bahwa mereka yang punya kedaulatan dan yang memberikan mandat. Rakyat yang memberikan kursi dan sudah seyogianya rakyat pula yang mengawasi. Kerja penyadaran ini butuh puisi dan aksi.

Tafsir puisi atas Jokpin bisa diperlebar. Bukan hanya sebagai hubungan patron dan klien, tetapi juga pada sistem pemilu/pilkada kita dari parsial dan prosedural ke arah substansial.

Penggalan terakhir dari puisi Jokpin misalnya, Sukri digigit kursi. Pelan-pelan kita menafsirinya bahwa politisi kerap terjebak pada kekuasaan dan melupakan rakyat yang memilihnya. Atau pada sisi lain, Jokpin ingin menggambarkan bahwa kekuasaan yang diperoleh telah menjerumuskan Sukri pada ceruk kejahatan yang lebih besar.

Merayakan Ironi

Jokpin juga menulis puisi berjudul “Pesta”. Puisi ini adalah perayaan ironi yang kelam dan menyentuh hati. Karena di saat pesta yang besar, kita juga merayakan doa atas kematian para petugas penyelenggara pemilu yang gugur dalam medan juang melakukan tugasnya menghitung suara. Sedihnya, dengan honor yang tidak seberapa.

Puisi ini mengingatkan kita akan memori pemilu 2019, saat 554 petugas yang terdiri dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas Pemilu dan aparat keamanan gugur menjalankan tugasnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Mereka sungguh bekerja dengan intensitas tinggi. Mulai dari pagi sampai berakhir dengan pagi. Membangun tenda, mencatat dengan ramah setiap yang hadir, menghitung suara-suara dari pemilih dari jam 13.00 sampai selesai.

Menghitung satu per satu kotak suara dengan warna yang berbeda dan pilihan yang banyak. Pemilihan presiden dan wakil presiden dengan gambar foto, anggota legislatif (DPR dan DPRD) dan ditambah dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Satu per satu dihitung, dicocokkan dengan yang mencoblos dan hasil pemilihan.

Salah input sedikit saja, bisa berulang dari awal atau berujung sengketa. Hingga akhirnya banyak petugas yang tumbang dan gugur. Dalam diskursus Pilkada 2020, tantangannya bukan hanya soal beban kerja dengan gaji yang tak seberapa. Ada tantangan lain yang tidak kalah mengancam, yakni pandemik Covid-19.

Para petugas itu terancam keselamatannya bila sampai Desember 2020 kurva pandemik belum juga melandai. Tentu kita tidak ingin menyaksikan duka dan perayaan doa untuk penyelenggara yang gugur dalam Pilkada.

Pada akhirnya, Jokpin berhasil merayakan ironi itu dengan sempurna. Bagai luka yang ditaburi garam dengan diksi perniagan suara.

Jokpin dalam tafsir saya sedang ingin mengabarkan bahwa terjadi perniagaan suara di tingkat TPS. Mengingatkan kita tentang pernyataan dari Joseph Stalin bahwa orang orang yang memberikan suara tidak menentukan hasil pemilu. Namun orang orang yang menghitung suara itulah yang menentukan hasil dari Pemilu.

Inilah kritik Jokpin. Perniagaan suara menjadi sunyi yang sembunyi. Terjadi walau tak berisik. Senyap dalam bergerak. Mendompleng tiap-tiap TPS yang ada untuk merusak kedaulatan.

Demokrasi, Berpuisilah Sekali Saja!

Puisi kritik yang ditulis oleh Jokpin merupakan salah satu menu saja dari puisi yang berisi kritik oleh penyair lain. Sebagaimana juga puisi yang ditulis oleh Gus Mus berjudul Di Negeri Amplop juga berisi kritik terhadap penguasa yang mengendalikan rakyat dengan amplop. Sebuah kritik yang kalau ditafsiri bisa juga sampai pada politik uang, sogok menyogok dan kekuatan amplop untuk melancarkan segala urusan.

Kita lalu sampai pada rumus bahwa jika politik itu kotor, maka puisi akan membersihkanya. Jika politik bengkok, maka sastra akan membersihkannya. Rumus ini barangkali yang menjadi karakter dari narasi puisi tentang politik dan kekuasan.

Dalam demokrasi, kritik itu sah saja. Namun demikian, kita juga perlu untuk melampuai dari sekadar kritik.

Kita berharap ada puisi yang bisa menggerakkan demokrasi kita lebih dinamis. Syair-syair yang bisa lahir dan menginspirasi setiap orang untuk meruwat dan merawat keberlangsungan matra “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Puisi yang membuat masyarakat tertarik untuk juga mengawasi. Puisi yang membuat kita semua tidak hanya hepi saat mendengar obral janji dalam kampanye pemilu. Namun juga menginspirasi rakyat secara sadar sebagai pemegang kedaulatan untuk bisa mengawasi sejak dari proses hingga hasil, sejak dari janji hingga implementasi.

Akhirnya, dengan segala menu dan rasa di dalamnya, buku Perjamuan Khong Ghuan yang ditulis oleh Jokpin sungguh menarik dibaca oleh kita semua. Kita akan menyingkap rahasia yang barangkali kita bingung melihat gambar tanpa sosok ayah di kalengnya, atau tentang agama Khong Guan, hingga sampai pada menu tentang demokrasi.

Selamat menikmati setiap bait puisi Jokpin. Semoga kita menemukan rindu yang membeku dalam sekaleng Khong Ghuan.

Nur Elya Anggraini
Penulis adalah Komisioner Bawaslu Jawa Timur