Mendengar Suara Rakyat

Taman Ismail Marzuki

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2). Radhar mengadu bahwa gerakan SaveTIM sudah bergerak selama tiga bulan lebih sejak revitalisasi TIM dimulai oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Pergub 63/2019, yang memberi kewenangan kepada BUMD Pemprov DKI Jakarta, PT Jakpro untuk melakukan revitalisasi dan mengelola TIM.

"Kami sudah bicara dengan anak buahnya, Deputinya, Sekdanya, Jakpro, kami ke DPRD, tapi Gubernur budek! nggak mau dengar. Kami cuma mau bilang ayo kami ngomong, susahnya apa ngomong, gak mau ngomong, karena budeknya itu tiba-tiba dibentengi semua tim itu kita enggak boleh masuk, di dalam dia menghancurkan semua yang selama ini menjadi rumah ibadah kami, beberapa seniman kan seni sudah agama mereka," kata Radhar di Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Komersialisasi

Dia menegaskan mereka sebenarnya tidak menolak revitalisasi TIM, namun mereka secara tegas menolak komersialisasi TIM yang direncanakan secara tersirat oleh Pemprov DKI Jakarta, hal itu diperparah dengan komunikasi yang buruk antara jajaran Anies dan seniman-seniman di TIM.

"Kami bukannya menolak revitalisasi, TIM jadi baru itu oke, tapi jangan dengan arogansi kekuasaan itu. Ajaklah bicara kita sebagai pemangku kepentingan utamanya. Dia baru berapa tahun jadi gubernur, kita sudah 50 tahun jadi seniman kok gak diajak ngomong," tegasnya.

Diketahui, revitalisasi TIM terus berlanjut hingga kini memasuki tahap II, Gedung Graha Bhakti Budaya dan Galeri Cipta III pun sudah diruntuhkan untuk dibangun. Rencananya, Jakpro akan membangun tempat tinggal seniman sebanyak 200 kamar yang disebut mereka sebagai Wisma Seni dari Lantai 8 sampai 14, di bawahnya akan ada ruang teater, perpustakaan, dan Pusat Dokumentasi HB Jassin.

DPRD Jakarta telah mendorong Pemprov DKI dan Jakpro tak terus melanjutkannya, anggaran pembangunan hotel sebesar Rp 400 miliar juga telah dipangkas dalam KUAPPAS menjadi Rp 200 miliar. Namun, Revitalisasi TIM ini tetap dilanjutkan karena APBD DKI tahun 2019 sudah disetor dan revitalisasi ditargetkan rampung tahun 2021.

Suara Rakyat

Berdasar pemberitaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah utama adalah tidak adanya komunikasi langsung antara gubernur dengan para seniman. Seperti yang diutarakan oleh Ketua Forum Seniman Peduli TIM, Radhar Panca Dahana, para seniman sudah berkomunikasi dengan Sekda, Jakpro, Deputi dan lain-lain namun belum pernah langsung dengan Gubernur.

Para seniman lapor ke DPRD bahkan juga ke DPR RI akibat frustrasi suara mereka tidak didengar oleh Gubernur. Peristiwa para seniman meminta penundaan sementara revitalisasi TIM analog warga Bukit Duri meminta penggusuran ditunda sementara tanah dan lahan masih dalam proses hukum di PN dan PTUN.

Pada masa itu suara warga juga tidak didengar, sehingga akhirnya warga Bukit Duri digusur secara sempurna melanggar hukum oleh Pemprov DKI Jakarta.

Maka sebagai sesama warga Indonesia dengan para seniman, melalui naskah sederhana ini saya memberanikan diri memohon Gubernur DKI Jakarta berkenan meluangkan untuk waktu berjumpa dengan para seniman.

Agar gubernur dapat bersilaturahmi dengan rakyat demi mendengar suara rakyat langsung dari rakyat yang sedang menderita.

Penulis belajar peka amanat penderitaan rakyat