Regenerasi Kepemimpinan Parpol, Siapa Paling Siap?

Beberapa partai politik seperti PDIP, Golkar, PKB serta Nasdem sudah melakukan Kongres tahun 2019 lalu. Namun, sejauh ini belum ada wajah-wajah kepemimpinan baru yang menarik perilaku politik pemilih.

Nampaknya partai-partai tersebut masih menikmati zona nyaman dan belum berani untuk mengambil gebrakan melalui inovasi besar dengan membuka peluang estafet kepemimpinan. Partai manakah yang paling siap melakukan regenerasi kepemimpinan?

Menurut kajian Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum  (2019), sejumlah partai politik cukup mendesak untuk melakukan estafet kepemimpinan. Hal itu dikarenakan ketua umum partai masing-masing akan berusia lanjut pada Pemilu 2024.

Beberapa partai politik tersebut di antaranya PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Seperti diketahui, pada 2024, Megawati Soekarnoputri akan berusia 77 tahun, Susilo Bambang Yudhoyono berusia 75 tahun, Prabowo Subianto berusia 73 tahun, dan Surya Paloh berusia 73 tahun. Artinya jika estafet kepemimpinan terlambat dilakukan maka akan terjadi konflik internal dalam memperebutkan tahta tertinggi kepemimpinan partai.

Begitu banyaknya kepentingan pribadi dan faksionalisme di antara kader-kader juga akan menjadi bibit dari konflik internal partai dalam memperebutkan kursi ketua umum. Untuk itu, partai-partai besar itu perlu mempersiapkan calon–calon penerus dengan sebaik-baiknya.

Misalnya, PDIP selaku partai penguasa saat ini, sejumlah pendapat spekulatif mengasumsikan Puan Maharani sebagai calon pemimpin partai untuk menggantikan Ibundanya sebagai Ketua Umum PDIP. Namun hingga kini, estafet kepemimpinan tersebut belum diserahkan oleh Megawati.

Kita hanya bisa berspekulasi, boleh jadi transformasi kepemimpinan ini belum dilakukan karena tingkat elektabilitas Puan menurut beberapa lembaga survei masih cukup kecil. Salah satunya survei Poltracking (2018) yang masih menunjukan tingkat elektabilitas Puan baru menyentuh 1,3 persen.

Akibatnya, nama Puan sering hilang dari penjaringan nama-nama pemimpin nasional melalui pertanyaan terbuka di survei-survei nasional. Hal ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur tingkat kepercayaan publik terhadap sosok Puan Maharani.

Terpilihnya kembali Megawati sebagai Ketua Umum PDIP (2019–2024) secara aklamasi, dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksiapan psikologis PDIP untuk meregenerasi kepemimpinan partai.

Begitupun dengan Partai Nasdem, yang konon mulai menyiapkan Prananda Paloh sebagai penerus Ayahandanya, Surya Paloh. Namun, tingkat pengenalan dan popularitas nama Prananda Paloh masih cukup rendah di mata publik. Terbukti dengan tidak munculnya nama Prananda dalam sejumlah survei bursa Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Terpilihnya kembali Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai Nasdem (2019-2024) secara aklamasi, juga semakin memperjelas ketidaksiapan psikologis kader-kader Nasdem untuk menampilkan wajah baru ketua umum partai tersebut.

Demikian pula Partai Gerindra yang juga tampak belum serius mempersiapkan regenerasi. Kerap kali Prabowo terlihat memberikan sinyal bahwa Sandiaga Uno merupakan calon potensial. Namun, beredar kabar juga jika calon Ketua Umum Partai Gerindra bisa jadi berasal dari salah satu keluarga Prabowo Subianto.

Kongres Partai Gerindra akan digelar pada tahun 2020 ini, namun belum ada tanda-tanda yang mengisyaratkan pergantian ketua umum partai berlogo garuda ini.

Terlebih, kondisi psikologis kader–kader juga masih dalam masa pemulihan pasca gagalnya Gerindra dalam Pilpres tahun lalu. Tentunya mereka butuh waktu untuk kembali mengkonsolidasikan kekuatan partai di daerah-daerah.

Tahun ini, dikabarkan Partai Demokrat akan kembali menyelenggarakan Kongres dengan memilih nahkoda partai yang akan memimpin hingga 5 tahun ke depan.

Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu nama yang paling siap untuk menduduki kursi Ketua Umum menggantikan Ayahandanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Presiden RI ke 6.

Sejumlah survei pra-Pemilu (LSI, 2018; SMRC, 2018; Poltracking, 2018) secara konsisten telah menempatkan sosok AHY berada di posisi tiga besar calon pemimpin nasional. Konsistensi survei itu menunjukkan bahwa sosok AHY memiliki penerimaan yang baik di mata publik.

Bahkan dalam sejumlah simulasi survei Calon Wakil Presiden 2019, nama AHY termasuk yang cukup populer dengan elektabilitas tinggi. Namun sayangnya ia belum mendapat tiket politik untuk maju dalam bursa pemilihan kepemimpinan nasional tersebut.

Tingginya elektabilitas AHY pada beberapa lembaga survei, mengindikasikan tingginya kepercayaan publik terhadap kapasitas, integritas, dan akseptabilitas AHY. Semua itu menjadi modal dan potensi besar yang bisa dimanfaatkan oleh Partai Demokrat untuk meningkatkan elektabilitas partainya ke depan.

Dengan memberikan kesempatan kepada AHY untuk memimpin dan mengendalikan mesin politik partai berlogo Mercy tersebut, maka mesin politik akan berjalan jauh lebih efektif dan dinamis.

Namun, semua itu kembali pada keberanian berinovasi dan kemauan dari kader partai ini. Terlebih, restu Ketua Umum DPP Partai Demokrat sebelumnya, SBY, juga akan sangat menentukan bagaimana proses regenerasi itu akan berjalan.

Namun, sinyal restu SBY itu sudah mulai terlihat pada saat acara mengenang setengah tahun wafatnya Ani Yudhoyono. SBY menyatakan dirinya akan lebih fokus pada healing process pasca kepergian istri tercinta, sembari tetap memberikan guidance, bimbingan dan arahan kepada mereka yang lebih muda.

Artinya, tersirat jelas bahwa SBY tampaknya hendak “mandito ratu” dan memberi kesempatan kepada pemimpin yang lebih muda untuk mewarnai dunia politik bangsa.

Jika itu dilakukan, maka hal itu patut diapresiasi. Sebab, tidak banyak partai yang berani keluar dari “status quo” dan tidak banyak pemimpin yang sadar “kapan dirinya harus naik dan kapan dirinya harus turun”. Mandito ratu adalah keteladanan yang patut dihormati dari para senior dan sesepuh di negeri ini.
 
Berkaca dari evaluasi keempat Parpol di atas, tampaknya Partai Demokrat termasuk yang paling siap untuk melakukan regenerasi kepemimpinan. Artinya, Partai Demokrat memiliki peluang lebih besar untuk melakukan akselerasi elektabilitas di Pemilu mendatang.

Jika partai-partai politik lain tidak juga mengikuti langkah-langkah reformatif tersebut, melalui regenerasi kepemimpinan yang baru, maka efektivitas mesin politik mereka berpotensi mengalami stagnasi atau penurunan signifikan.

Shafina

Penulis adalah Peneliti Romeo Political & Strategic Consulting (RPSC), Jakarta