Penyelesaian Tol Becakayu Didorong Selesai Tepat Waktu

Dari total panjang 21 Km, sudah beroperasi sejak November 2017 yakni paket 1B dan 1C (Cipinang Melayu-Pangkalan Jati-Jakasampurna)sepanjang 8,5 Km dan sebagian paket 1A (off ramp DI Panjaitan) sepanjang 1,8 Km sejak November 2018.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pekerjaan harus tepat waktu dan mutu serta memperhatikan keselamatan konstruksi.

Kehadiran Tol Becakayu kata menteri Basuki bertujuan menambah panjang jalan yang melayani pergerakan komuter dari Bekasi ke Jakarta. Dengan demikian dapat mengurai kepadatan kendaraan yang menggunakan Jalan Kalimalang maupun Tol Jakarta-Cikampek.

Dengan dioperasikannya Tol Becakayu waktu tempuh akan berkurang signifikan dari Bekasi menuju Kampung Melayu dari saat ini 2 jam menjadi sekitar 30 menit.

 â€œApabila telah rampung seluruhnya, pengguna jalan dari Bekasi menuju Jakarta Pusat atau ke Jakarta Utara tidak perlu lagi melewati tengah kota tetapi bisa memanfaatkan Tol Becakayu,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Saat ini pekerjaan konstruksi yang tengah dikerjakan yakni sebagian Seksi 1A (koneksi Tol Wiyoto Wiyono-on ramp Pasar Gembrong) sepanjang 1,59 Km dengan progres fisik baru 10,76 % dan ditargetkan selesai akhir tahun 2019. Pembebasan lahan pada Seksi 1A telah mencapai 33,9 %.

Kemudian Seksi 2 (Jaka Sampurna-Duren Jaya) sepanjang 11 Km. Pada Seksi 2a (Jaka Sampurna – Jalan Hasibuan) sepanjang 4,12 Km, saat ini progres fisiknya mencapai 38,15 % dengan realisasi pembebasan lahan 67,33 % dan ditargetkan selesai awal tahun 2020.

Menteri Basuki mengatakan untuk trase jalan tol Seksi 2b tidak perlu dirubah meski melintasi rumah miliknya di tepatnya di Rawa Semut, Kompleks Pengairan PU, Bekasi. “Tidak perlu dilakukan _realignment_,” kata Menteri Basuki.

Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pada Jalan Tol Becakayu adalah PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga yang sahamnya mayoritas dimiliki PT. Waskita Toll Road. Investasi jalan tol ini sebesar Rp 7,2 triliun. Sebagai jalan tol yang dibangun di kawasan perkotaan, pembebasan lahan menjadi tantangan. Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan ganti rugi lahan, Pemerintah memberikan dukungan dengan skema dana talangan dari  Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).