Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan Tetap Menjadi Prioritas

Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya kepada redaksi, Senin (4/3).

"Pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi,” kata Menteri Basuki.

Sementara Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).

"Program-program tersebut tesebar di seluruh Indonesia dan dilaksanakan bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat,” kata Danis.

Menurut Danish, dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) cakupan pembangunan infrastruktur kerakyatan. Program KOTAKU yang bertujuan menangani kawasan kumuh di perkotaan telah dilakukan di 14.960 lokasi dengan total luas sekitar 23 ribu hektare dan anggaran Rp 2,82 triliun yang digunakan untuk investasi berupa jalan lingkungan, drainase, persampahan, instalasi pengolahan air limbah komunal, jembatan kecil dan proteksi kebakaran.

"Sementara Program PISEW secara umum bertujuan meningkatkan sosial dan ekonomi dua desa yang paling banyak adalah pembangunan atau peningkatan  jalan yang menghubungkan antar desa, meski ada juga bentuk lainnya seperti air minum dan sanitasi,” jelas Danis.

Lebih lanjut kata Danis, capaian pelaksanaan PISEW  telah dilakukan di 1.664 desa dengan anggaran Rp 1.21 triliun.

Untuk PAMSIMAS dan SANIMAS bertujuan eningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan dan peri urban sehingga mengurangi praktek buang air besar sembarangan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  

Capaian PAMSIMAS selama 4 tahun yakni telah dilaksanakan 10.059 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 2,38 triliun. Untuk SANIMAS telah menjangkau 2.635 lokasi dengan total anggaran Rp 1,23 triliun.

Dalam penentuan lokasi, Danis mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan usulan pemerintah daerah berdasarkan masukan dari masyarakat.

"Misalnya lokasi pelaksanaan program KOTAKU, titik-titk kumuh sudah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur,” jelasnya.   

Melalui lima program infrastruktur kerakyatan tersebut juga telah memberikan lapangan kerja bagi 15-25 orang setiap lokasi kegiatan sehingga total sekitar 445 ribu orang.

Tahun 2019, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menganggarkan Program Padat Karya Tunai sebesar Rp 2,1 triliun terdiri dari KOTAKU Rp 283 miliar dengan target 1.193 kelurahan, PISEW Rp 540 miliar dengan target 900 kecamatan, SANIMAS Rp 318 miliar dengan target 823 lokasi, PAMSIMAS Rp 962 miliar dengan target 5.323 desa. Jumlah tenaga kerja yang bisa terserap sebanyak 138 ribu orang.