Bandara 'Kertajati', Dalam Dimensi Pertaruhan NKRI & Jokowi

Dari perdebatan soal bandara 'Kertajati', cukup jelas mengemuka -betapa rapuh dan sensitifnya persatuan dan kesatuan bangsa kita saat ini.

Manuver oleh sementara elit politik, tidak lagi berpijak pada semangat persatuan. Melainkan bagaimana mengobok-obok persatuan baru kemudian setelah tercerai berai, mereka ingin tampil sebagai penyelamat persatuan.

Di tahun politik ini, sebuah proyek yang tidak bermasalah, bisa 'digoreng' menjadi sebuah isu politik yang penuh persoalan. Berpotensi mengobarkan api perpecahan.

Dan proyek bandara 'Kertajati' merupakan contoh faktualnya.

'Kertajati' merupakan sebuah bandara baru internasional di Majalengka, Jawa Barat yang menurut rencana akan dioperasikan Juni mendatang.

Menjelang pengoperasiannya perdebatan yang mengemuka adalah siapa yang paling berjasa membangun bandara khusus untuk haji tersebut? Apakah Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan atau Presiden RI, Joko Widodo? Kita semua tahu, Aher dan Jokowi merupakan pemimpin yang berasal dari partai politik yang berbeda.

Perbedaan inilah yang sedang dipertajam. Dan semakin diperuncing. Sungguh  tidak bertanggung jawab mereka yang mengadu domba Aher-Jokowi.

Sebisa mungkin Aher dan Jokowi dipersonifikasikan seperti tokoh Indonesia yang tidak mungkin bersatu demi sebuah NKRI. Padahal perbedaan garis politik itu, tidak berarti sama dengan perbedaan kewarganegaraan.

Kita juga paham, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki pemilih terbanyak. Faktor ini menjadi rebutan antara kekuatan politik yang mengincer kursi RI-1 di Pilpres 2019.

Secara matematika politik, 'Kertapati' dijadikan isu dan modal persaingan menuju Pilpres 2019.

Pilpres 2019 seakan-akan merupakan waktu yang akan menentukan Indonesia masih berdiri atau bubar. Maka 'Kertajati' pun dijadikan modal untuk persaingan menuju Pilpres 2019.

Ditambah lagi kebetulan Aher dan Jokowi, dalam waktu dekat akan mengakhiri masa jabatan mereka masing-masing.

Sehingga yang tersirat, para pendukung dan relawan Aher maupun Jokowi, sama-sama berjuang keras agar tokoh yang mereka dukung, mendapat pengakuan sebagai pihak yang berhasil membangun bandara 'Kertajati'.

Perjuangan keras oleh pendukung dan relawan kedua pihak, sebuah keharusan. Sebab sebagai sebuah pekerjaan, keberhasilan membangun 'Kertajati' sebagai sebuah bandara khusus, bisa menjadi sebuah legacy tersendiri.

Selain geli dan bingung, yang lebih mendasar sebetulnya kekhawatirkan tentang  kalau-kalau perdebatan ini terus 'digoreng' -terutama oleh politisi CCL (cerdik, cerdas licik), yang ujung-ujungnya bisa menjadi semacam embrio dari perpecahan NKRI.

Sebab hampir dapat dipastikan, kalau perdebatan ini tak bisa dikendalikan, daerah lain juga bisa melakukan tindakan yang serupa.

Mungkin yang dijadikan perdebatan bukan dalam soal proyek bandara. Dalam bentuk lain.

Yang pasti, bagi politisi CCL, pasti ada saja isu yang bisa 'digoreng'. Jika pekerjaan politisi CCL ini berhasil, betapa ruginya jutaan rakyat Indonesia.

Saya percaya mereka yang masih terus berharap, kelak NKRI menjadi sebuah negara kuat dan makmur, jumlah mereka tetap lebih banyak. Kekuatan mereka sejatinya lebih besar dibanding politisi CCL.

Jadi betapa pahitnya, kalau NKRI yang sudah berdiri hampir 73 tahun ini, akhirnya bubar hanya gara-gara soal pengakuan. Siapa yang paling berjasa membangun proyek 'Kertapati'.

Yang mengejar pengakuan tersebut hanya segelintir orang.

Wajar khawatir. Sebab kalau memotret perdebatan yang mengemuka, berikut alasan-alasannya, cukup jelas tergambar sudah muncul sebuah dikotomi baru: bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu, bukan (lagi) satu kesatuan.

Nah kalau pemahaman atas dikotomi itu berlanjut, di mana daerah tidak lagi merasa bagian dari kesatuan adminstratif pemerintahan pusat, secara politik psikologis, NKRI sebetulnya sudah bubar.

Bahkan siapapun yang akan terpilih sebagai Presiden di Pilpres 2019, bakal terus diganggu oleh gubernur/kepala daerah yang merasa memiliki otonomi dan otoritas di daerahnya.

Eksistensi seorang Presiden hasil Pilpres 2019, akhirnya akan ikut tergerus.

Sebab pengakuan atas Presiden hasil Pilpres 2019, sangat bergantung kepada selera atau keberpihakan dari seorang gubernur/kepala daerah.

Jadi yang terlintas dalam benak, bukan soal proyek 'Kertajati' dalam dimensi kekinian. Tapi dalam dimensi dan perspektif yang lebih luas.

Secara hukum dan kenyataan (de jure dan de facto), Jawa Barat merupakan bagian dari Indonesia.

Tetapi dari esensi perdebatan tentang siapa yang membangun bandara 'Kertajati', yang paling kental muatannya adalah pemerintah pusat tidak memiliki kedaulatan atas bandara yang terletak di wilayah provinsi Jawa Barat tersebut.

Kalau persepsi ini diperluas, bisa berarti, Jawa Barat bukan bagian dari NKRI.

Atau sepanjang yang menjadi Presiden RI, masih Joko Widodo, maka 'Kertajati' akan tetap menjadi wilayah istimewa dengan peraturan-peraturan yang tidak sama dengan yang berlaku di wilayah lain Indonesia.

Hal mana semakin menguatkan sinyalemen bahwa semangat otonomi daerah, semakin diterjemahkan secara multi-tafsir atau secara keliru.

Pagi tadi saya membaca tulisan seorang Jokower. Antara lain menyebut bahwa pembangunan 'Kertajati' juga dibantu oleh pemerintah pusat melalui dana APBN.

Lalu seorang penangggap memposting, berita Detik Finance yang meyebut bahwa Gubernur Jabar berterima kasih atas diambil alihnya proyek 'Kertajati' oleh pemerintah pusat.

Kalau benar bahwa ada dana APBN dalam pembangunan 'Kertajati' hal ini menunjukkan betapa proyek ini sudah dipolitisasi sedemikian rupa. Sehingga wajar, warga seperti saya, ikut bingung dalam mengikuti perdebatan ini.

Boleh jadi yang hendak dikesankan, bahwasanya bandara 'Kertajati' itu juga dibiayai oleh sebagian dana APBN, tetapi karena inisiatif pembangunannya dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Barat, maka peran dana APBN itu siftanya hanya pelengkap.

Atau dana APBN itu tidak menentukan, tak menjadi alasan bahwa pemerintah pusat punya hak di bandara internasional tersebut.

Kendali sentral dan terkuat tetap berada di pemda Jawa Barat.

Yang lebih menggelikan sikap Aher dan Jokowi. Gara-gara proyek 'Kertajati', mereka berdua sebagai pemimpin, saling bersaing untuk mendapatkan pengakuan sebagai pihak yang paling berjasa dalam membangun.

Karena perebutan klaim ini, saya tertarik mengingatkan. Bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban Gubernur dan Presiden membangun daerah atau negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pekerjaan membangun jangan dianggap sebagai sebuah 'bantuan sukarela'.

Sehingga kleim keberhasilan itu, tidak patut kalian perebutkan.

Geli, karena perdebatan seperti ini- mengingatkan cara-cara dan gaya 'anak kecil' dalam berdebat.

Sementara yang berdebat yakni Gubernur Aher dan Presiden Jokowi, sebagaimana kita tahu semua, keduanya bukan lagi masuk kategori anak-anak.

Keduanya selain sudah akil balig, sebagai orang dewasa mereka sudah bercucu.

Bingung, berhubung baru di era rezim Jokowi muncul perdebatan bergaya 'anak-anak'. Atau pemimpin yang semakin kuat memperlihatkan keakuannya -egosentris.

Menarik untuk dipertanyakan. Apakah berubahnya karakter Aher dan Jokowi, disebabkan oleh faktor alami atau faktor lain?

Jokowi dan Aher, seharusnya bisa 'berdamai'. Sebab tak satupun dari keduanya yang menikmati keuntungan abadi, dar perdebatan ala 'anak-anak' ini.

Sebagai pemimpin, keduanya perlu sadar, bahwa Indonesia butuh sebuah kedamaian. Bukan perdebatan yang memperuncing keadaan.

Seyogyanya, Aher dan Jokowi tidak dipengaruhi oleh manuver para politisi CCL.

Karena bagi para politisi CCL, yang menjadi pertaruhan mereka hanyalah bagaimana membelah kekuatan dan persatuan Indonesia.

Lagi pula para politisi CCL ini, belum tentu murni berjuang untuk kepentingan bangsa dan nasional.

Tidak tertutup kemungkinan, di antara m ereka merupakan agen-agen asing yang ingin menghancurkan NKRI.Menghancurkan tanpa melalui peperangan.

Terkadang kita tidak sadar, perpecahan sebuah bangsa, bukan karena para pemimpin bangsa itu menghendaki perpecahan. Tapi karena mereka merasa yang paling benar.

Kita sudah menyaksikan bagaimana Jerman yang d ipecah kekuatan asing menjadi dua: Jerman Barat dan Jerman Timur.Jerman pecah, bukan karena kehendak rakyatnya.

Dan untuk menyadarkan bahwa perpecahan itu tidak seharusnya terjadi, para pemimpin Jerman butuh waktu 45 tahun. Durasi itu sama dengan satu generasi. Dibutuhkan waktu hampir setengah abad baru timbul kesadaran betapa penting dan mahalnya sebuah persatuan.

Kita juga tengah menyaksikan rencana reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan. Sejatinya yang memperuncing permusuhan dua Korea, pihak asing, melalui agen-agen lokalnya.

Kedua Korea butuh waktu lebih dari setengah abad baru sadar akan perlunya persatuan sesama satu bangsa.

RRT yang dikenal sebagai negara komunis, Juli tahun lalu berhasil menyelesaikan pembangunan jembatan terpanjang di dunia.

Relevansinya dengan proyek 'Kertajati' tidak dalam konteks keunggulan teknologi. Melainkan sikap pemimpin dalam mnenyikapi sebuah proyek.

Jembatan Hang Kong - Zuhai yang panjangnya 54 kilometer itu dibangun selama 14 tahun.

Kini pengoperasian jembatan tersebut tengah menunggu hasil pengecekan para teknisi. Apakah sudah layak digunakan atau kapan baru bisa digunakan.

Kita patut malu kepada pejabat negara komunis. Sebab bersatu dan persatuan di antara mereka, nampaknya bukanlah sesuatu yang mewah atau mahal.

Jembatan yang menghubungkan daratan Cina dan Makau tersebut dibangun dengan biaya 218 triliun rupiah.

Pendanaannya hampir 100 kali lipat dari dana untuk membangun 'Kertajati'.

Tapi tidak ada kehebohan klaim seperti dalam kasus 'Kertajati'.[***]