Menteri Khofifah, “Berjibaku” Demi Jabatan Lebih Rendah...

Yang ditanyakan soal izin Presiden untuk Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang akan bertarung daam Pilkada Jawa Timur, Juni 2018.

Sebagai pengamat, yang memantau jawaban itu hanya dari layar kaca teve, saya menilai jawaban Presiden Joko Widodo itu, merupakan sebuah keterpaksaan. Kalau dia boleh melarang wartawan bertanya soal itu, pasti dia akan keluarkan larangan.

Sebab sekalipun dia merupakan Orang Nomor Satu di Indonesia, untuk hal-hal yang berkaitan dengan ambisi pribadi salah seorang angota kabinetnya, Presiden Joko Widodo tetap harus menghormati, memelihara hubungan baik dengan bawahannya.

Sebagai Presiden, Jokoei pasti sudah tahu. Lewat berbagai pemberitaan bahwa Meneri Sosial sudah tidak 100 prosen lagi menggunakan waktunya untuk fokus bekerja, mengurus bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Tetapi sebagai orang Indonesia yang lebih mengepankan “tepo seliro gaya orang Jawa”, Wong Solo ini tidak mungkin menegur Menter Khofifah, anak buahnya dengan “gaya Batak” ataupun “cara Manado”. Dua suku di Indonesia yang terkenal suka ceplas-ceplos kalaiu bicara dan berpendapat.

Secara tersirat dan individual, dengan keputusannya maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur, Khofifah telah memperlihatkan sikapnya. Dia idak merasa kepercayaan Joko Widodo yang memilihnya menjadi pejabat tinggi, dari sekian puluh juta wanita Indonesia, sesuatu yang harus dia rawat sebaik mungkin.

Jokowipun sebetulnya sudah “dipermalukan” oleh Menter Khofifah.

Karena selain tidak atau belum meminta izin dari Presiden, keputusan Khofifah berkoalisi, secara politik terasa janggal bahkan mungkin sebuah keterpaksaan juga. Koalisi pilihan Khofifah, boleh jadi tidak sesuai dengan pendulum politik Jokowi.

Khofifah dengan penuh percaya diri, tanpa rasa sungkan, meminta dukungan Partai Demokrat, partai yang diketuai SBY.

Presiden ke-6 itu sendiri tidak bisa dikatakan politisi yang tidak mendukung atau beroposisi terhadap Jokowi. Tapi SBY juga tidak bisa dipercaya sebagai politisi yang tulus terhadap Jokowi - terutama dilihat dari komentar dan cara-caranya bersikap terhadap Jokowi.

Bisa dikatakan, hubungan SBY - Jokowi, sangat tergantung dengan cuaca dan perekmbangan arah politik di luar parlemen.

Memang tidak ada aturan yang mnentukan Khofifah harus menggunakan jalur partai tertentu.

Tetapi secara “fatzoen” dan sejarah politik, keputusannya meminta dukungan dari partai yang pernah mengalahkannya dua kali di Pilkada Jawa Timur, sarat dengan kejanggalan, ketidak patutan dan sebuah 'perjibakuan'.

Yang paling menonjol adalah adanya elemen ketidak patutan yang diperagakan Menteri Khofifah di sana, terkait dengan pemilihan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik.
Berhubung, dua kali Pilkada Jawa Timur sebelumnya , Khofifah kalah atau “dikalahkan” oleh kader Partai Demokrat. Kader Demokatnya, Sukarwo, Gubernur petahana sekaranng.

Selama dua kekalahan itu, Khofifah melakukan “perlawanan”. Artinya dia tidak menerima begitu saja kekalahannya.

Secara implisit maupun eksplisit, Khofifah mengirim pesan politik, bahwa dalam dua kali Pilkada di Jatim, dia dicurangi.

Yang dilakukannya, menciptakan opini ke publik bahwa calon gubernur yang kebetulan saat itu menjadi partai penguasa, sangat berkuasa dalam menentukan hasil Pilkada. Dan dalam perjuangan perlawanan itu, Khofifah mendapat dukungan sejumlah relawan, politisi bahkan partai.

Kini, setelah Soekarwo yang mengalahkannya, tidak mungkin lagi dicalonkan oleh Partai Demokrat, Khofifah datang melamar untuk dijadikan calon/kader Partai Demokrat. Secara tidak langsung, Khofifah minta diperlakukan oleh Partai Demokrat sebagai “Soekarwi”.

Bicara soal kejanggalan ataupun ketidakpatutan. Dalam Pilkada nanti, Khofifah kembali akan bersaing dengan Syaifulah Yusuf, wakil gubernur Jawa Timur yang notabene mantan Menteri Muda Urusan Olahraga.

Dalam dua kali Pilkada sebelumnya, di mana Khofifah kalah atau “dikalahkan”, yang mengemuka sebetulnya, persoalan 'factor' Syaifullah Yusuf.

Persaingan Syaifulah dan Khofifah, ini pun mengejutkan masyarakat. Terutama kalau melihat asal muasal rumah pendidikan politik mereka. Keduanya satu guru, satu aliran, sagu perguruan dan satu visi. Sebab sebelumnya Syaifullah dan Khofifah dikenal sebagai kader NU, kader PKB, didikan Gus Dur, presden ke-4, RI.

Semasa Gus Dur memimpin Indonesia dari Oktober 1999 - Juni 2001, Syafullah dan Khofifah menduduki posisi Menteri. Sehingga dari sini bisa dilihat betapa tinggi kepercayaan oleh Gus Dur terhadap kedua politisi ini. Namun kepercayaan Gus Dur ini, kembali tidak dirawat atau dihormati.

Paling tidak cara Khofifah yang tidak meminta terlebih dahulu dari Presiden Jokowi sama nilai dan kualitasnya dengan sewaktu dia tidak merawat kepercayaan almarhm Gus Dur.

Sebab kini, dalam Pilkada Jawa Timur ini, persaingan Syaifullah dan Khofifah kembali mengemuka. Secara otomatis tak terhindarkan.

Dan karena persaingan ini untuk ketiga kalinya terwujud dalam forum Pilkada Jawa Timur, wilayah yang menjadi basis terkuat NU/PKB di Indonesia, berbagai kekhawatiran pun mengemuka.

Persaingan Khofifah dan Syaifullah Yusuf sekaligus mempertonkan format baru dalam kolaborasi perkoalisian. Koalisi semakin fleksibel, sekaligus semakin liar.

Untuk posisi calon Wakil Gubernur, Khofifah menggandeng Emil Dardak, Bupati Ternggalek yang dikenal kader PDIP.

Di koalisi sebelah sana, ada Syaifullah – Azwar Anas. Yang terakhir ini juga masih menjabat Bupati Banyuwangi, sekaligus kader PDIP. Sehingga secara politik pertarungan yang terjadi dalam Pilkada Jawa Timur, terdapat dua pasangan yang sama-sama berasal dari NU/PKB & PDIP.

Saya menduga, dengan peta ini, yang paling merasa dibuat repot adalah PKB dan PDIP. Atau antara kelompok kekuatan NU yang belakangan ini menawarkan Islam nusantara dan nasionalis-Soekarnois. Kalau mau dipersempit, persaingan antara sesama pendukung Gus Dur dan Megawati.

Sewaktu mau menulis Catatan Tengah ini, saya sempat bingung dari mana memulainya. Pegangan saya hanya satu: pencalonan Menteri Khofifah memunculkan sejumlah kontroversi yang perlu disorot.

Bahwasanya pencalonan itu merupakan hak azasi Khofifah, tentu saja keputusan itu harus dihormati. Namun publik juga perlu diberi gambaran. Bahwa politik zaman now, memang agak berbeda dengan di era sebelumnya.

Dan ketika mau mengakhiri catatan ini, saya pun sempat bingung. Pada konteks mana, catatan ini harus diakhiri. Sebab kalau dibiarkan mengalir seperti air, masih banyak persoalan ikutan yang bisa mewarnai catatan ini.

Saya sempat bertanya dalam hati -apa yang akan terjadi dengan diri, status, kredibilitas Khofifah, jika di Pilkada 2018, kembali mengalami kegagalan atau kekalahan?

Tapi akhirnya saya putuskan untuk mengakhiri di sini dengan sebuah dugaan, boleh jadi dengan majunya Menteri Khofifah di kontestasi Pilkada Jawa Timur, Presiden Jokowi pun mau tidak mau memberhentikannya dari jabatan Menteri Sosial. Dan itu berarti, Khofifah posisinya harus diganti oleh orang lain.

Sebuah perombakan kabinet untuk ketiga kalinya, di rezim Jokowi tak terhindarkan.
Lalu siapakah yang akan dipercaya Jokowi? Atau siapa yang masih mau menjadi Menteri untuk sisa waktu yang relatif cukup singakat itu ?

Mungkinkah Yeni Wahid, Puteri Presiden Gus Dur ? Dan apakah perombakan hanya terjadi pada satu kementerian? Atau justru ada semacam 'bedol deso'  -mengingat , tidak semua anggota kabinetnya, betul-betul bekerja untuk kepentingan Presiden Jokowi.

Sementara menghadapi Pilpres 2019, Jokowi memerlukan pembantu, lingkar terdekatnya yang harus berisikan personalia militan. Mereka yang mampu mengamankan Jokowi, terutama bagian internalnya.[***]


Penulis merupakan Wartawan Senior