Dirjen Imigrasi Minta ULP Waru Tetap Jadi Rujukan‎

Meski begitu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ronny F Sompie, meminta ‎petugas di UPL Waru meningkatkan pelayanan.
‎
"‎Di sini (ULP Waru) termasuk rujukan ULP-ULP lain. Tapi pelayanan tetap harus diperbaiki," kata Ronny saat meninjau ULP Waru di Giant Maspion Square, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (26/7).

Menurut Ronny, pelayanan pembuatan paspor di ULP Waru sudah sesuai harapan. Semua sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Semua komplain pemohon harus diperhatikan," kata Ronny kepada petugas di hadapan Kakanim Surabaya, Zaeroji beserta jajarannya.

Ronny mengatakan, didirikannya ULP untuk m‎emperluas ruang pelayanan pembuatan paspor karena banyak pemohon paspor yang tak tertampung Kantor Imigrasi. Dia menjamin pelayanan pembuatan paspor di ULP bebas pungutan liar.‎
‎
Sejak 2014, kata Ronny, dalam setahun Ditjen Imigrasi mendirikan lima ULP. Anggaran pendirian satu ULP mencapai Rp 5 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan di seluruh Indonesia, diakui Ronny, pendirian lima ULP dalam setahun tidak cukup.

"Tapi memang anggaran yang tersedia segitu, hanya lima ULP dalam satu tahun. Makanya kita tentukan wilayah-wilayah prioritas," ‎ katanya.

Ronny ‎sempat berkomunikasi dengan petugas Imigrasi yang mengoperasikan mesin pencetakan paspor. Ia menanyakan penggunaan mesin dalam sehari dan proses perawatannya.

Ronny juga sempat bertanya kepada pemohon paspor dan menyadari masih adanya keluhan dari pemohon soal antrian.

Kunjungan Ronny ke ULP Waru bagian dari rangkaian kunjungan kerja tiga hari ke Kota Pahlawan. Siang nanti, Ronny antara lain akan menghadiri acara "10th Bilateral Meeting on Immigration Cooperation & Checkpoint Authority (ICA) Singapore" di Hotel Shangrila, Surabaya.  Besok, mantan Kapolda Bali itu akan meresmikan Tim Pengawasan Orang Asing (POA) Udara. [ysa]