Total jumlah penerima KJP tahap pertama di tahun 2016 mencapai 531.007 siswa. Dengan rincian, siswa sekolah negeri mencapai 310.118 siswa atau 58,3 persen dan sekolah swasta sebesar 220.889 atau 41,7 persen.
Ahok menyatakan persentase pelanggar KJP yang mencairkan uang di toko-toko jauh berkurang. Dia mengancam akan mencabut KJP pemegangnya, dan menutup toko yang menerima pencairan KJP.
"Persentase tinggal dikit. Kalau ketangkap main di pasar seperti itu, izin usaha atau tokonya dicabut. Termasuk usir dari pasar. Pemegang KJP-nya kita cabut," ujar Ahok di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (22/7).
Ahok mengatakan sudah banyak sekali mencabut penerima KJP yang melakukan pelanggaran. Penerima KJP, diyakininya akan makin turun.
"Begitu APBDP, kita sudah banyak enggak keluarkan KJP Kenapa karena banyak yang dicabut," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Dewan Perwakikan Rakyat Daerah DKI Jakarta menemukan hal yang sangat krusial untuk diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seusai melaksanakan reses, selama enam hari.
Satu di antaranya menyoroti permasalahan KJP. Hasil pelaksanaan reses disampaikan pada rapat paripurna Jumat ini oleh Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Taufiqurrahman.
"Ditemukan adanya toko yang memasang plang 'menerima pembelian dengan KJP'. Yang terjadi KJP ditukar dengan uang tunai dengan selisih 3-10 persen," ucap Taufiqurrahman.
[ysa]
. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengusir toko yang masih melayani pencairan dan mengambil persenan dari pemegang Kartu Jakarta Pintar. 
BERITA TERKAIT: