Demikian disampaikan pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Ketopati, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 20/6).
"Indonesia adalah negara pluralis, tidak bisa masuk organisasi berdasarkan ras," ungkap Nuning, begitu Susaningtyas disapa.
Selain itu, alasan lainnya, sambung Nuning, Indonesia juga merupakan negara demokratis-pluralis terbesar di dunia. Karena itu, jangan sampai Indonesia terjebak dalam politik ras.
"Kita harus berhati-hati, politik luar negeri speaifik ini bisa digugat ke MK karena tidak konstitusional, dan melanggar Pasal 2 UU Hublu dan sila-ke 3 Pancasila," tegas Sunaningtyas.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Desra Percaya, menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia menolak keras keinginan kelompok gerakan separatis bernama Gerakan Pembebasan Papua Barat (UMLWP) bergabung dalam Kelompok Negara-Negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Desra saat menjadi Ketua Delegasi RI pada pertemuan tingkat menteri luar negeri MSG yang berlangsung di Lautoka, Fiji. Penolakan ini dikemukakan terkait dengan upaya UMLWP untuk menaikkan statusnya dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh dalam MSG.
[ysa]
. Sudah seharusnya memang, kebijakan Indonesia adalah tidak masuk kelompok negara-negara Melanesia. 
BERITA TERKAIT: