Demikian disampaikan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini pada Informal Hearings with Representatives of Local Authorities dalam rangka penyelenggaraan Konferensi Habitat III, yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, (16/5).
Walikota Surabaya bersama dengan Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal diundang PBB sebagai pembicara utama pada pertemuan ini untuk memberikan pandangan pemerintah daerah mengenai pembangunan berkelanjutan di kawasan perkotaan. Pandangan-pandangan tersebut akan menjadi masukan untuk Konferensi Habitat III, yang akan diselenggarakan di Ekuador pada 17-20 Oktober 2016.
Diundangnya Walikota Surabaya dan Walikota Banda Aceh pada pertemuan ini merupakan wujud pengakuan internasional atas kemajuan-kemajuan di bidang tata kota, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup yang telah terjadi di bawah kepemimpinan Risma dan Illiza.
Pada pertemuan ini, Walikota Surabaya menggarisbawahi pentingnya rasa memiliki dan keberpihakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota, yang dihasilkan melalui dialog rutin antara pemerintah daerah dengan elemen-elemen masyarakat. Dialog ini, menurut Risma diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat suatu kota.
Dubes Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap RI untuk PBB, menambahkan bahwa melalui kerja sama dengan berbagai kota lain di dunia dan organisasi internasional, Indonesia siap mendukung penerapan tujuan agenda pembangunan berkelanjutan nomor 11 ('SDG 11'), yaitu 'making cities inclusive, safe, resilient and sustainable'.
Walikota Surabaya juga menggunakan kesempatan ini untuk mengundang semua negara untuk menghadiri Konferensi Persiapan ke-3 (Third PrepCom) Konferensi Habitat III, yang akan diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 25-27 Juli 2016. Konferensi ini akan rencananya dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota PBB, masyarakat madani, dan akademis dari berbagai negara.
Konferensi Habitat atau United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development merupakan pertemuan PBB yang diselenggarakan 20 tahun sekali dengan tujuan menghasilkan komitmen-komitmen global mengenai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Partisipasi pemerintah daerah dalam pembahasan rekomendasi Konferensi Habitat merupakan yang pertama kalinya dilakukan di PBB. Hal ini, dengan demikian, menegaskan peran penting pemerintah daerah dalam mendukung penerapan berbagai kesepakatan kerja sama pembangunan global.
[rus]
BERITA TERKAIT: