Curhatan Jokowi Ke Bupati: Kecepatan Kita Dihambat Aturan Sendiri

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Senin, 09 Mei 2016, 07:59 WIB
Curhatan Jokowi Ke Bupati: Kecepatan Kita Dihambat Aturan Sendiri
joko widodo/net
rmol news logo . Presiden Joko Widodo mengatakan kunci untuk memenangkan persaingan di era kompetisi sekarang ini adalah adanya kesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kita sudah masuk era persaingan. Salah satu kunci memenangkan persaingan ialah adanya sinergi pusat dan daerah," ucap Jokowi saat menutup Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) 2016 oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari setgab.go,id, Senin (9/5).

Jokowil lebih lanjut menjelaskan bentuk dari sinergi antara pusat dan daerah salah satunya dapat dilakukan dengan cara merombak regulasi-regulasi penghambat. Menurut dia, regulasi-regulasi yang ada saat ini sudah terlalu banyak sehingga menghambat proses pengambilan tindakan.

"Kita negara besar, tetapi kecepatan kita untuk bertindak dihambat aturan sendiri. Saat ini ada sekitar 42.000 aturan pusat dan daerah. Dengan aturan sebanyak ini, kecepatan bertindak jadi lambat. Padahal perubahan global sangat cepat," jelas Jokowi yang didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Jokowi kemudian mengharapkan paket kebijakan ekonomi yang saat ini telah berjalan mampu ditindaklanjuti oleh daerah dengan baik dalam bentuk implementasi aturan daerah yang berkualitas dan tidak menghambat. Hal tersebut perlu dilakukan karena paket kebijakan ekonomi tidak dibuat hanya untuk pusat, tetapi juga daerah untuk menarik investasi dan perdagangan.

"Sekarang ada paket deregulasi ekonomi satu sampai dua belas. Mestinya paket-paket tersebut ditindaklanjuti oleh daerah dalam implementasi aturan daerah. Jangan buat aturan yang justru menghambat gerak kita. Saat ini ada 3.000-an Perda yang justru menghambat investasi," tambahnya.

Selain perombakan regulasi-regulasi penghambat, Jokowi menjelaskan bahwa sinergi antara pusat dan daerah juga dapat dilakukan dengan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Percepatan pembangunan tersebut dapat dilakukan bila daerah memberi kemudahan dalam mengeluarkan izin investasi.

"Saya titip percepatan pembangunan infrastruktur, misalnya jalan tol dan pelabuhan. Harus pandai-pandai memasarkan daerah, sampaikan ke calon investor, kemudian tindaklanjuti dengan percepatan perizinan sehari bahkan sejam selesai," terang dia

Namun demikian, Jokowi kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk selalu menyiapkan sumber daya manusia yang andal untuk mengimbangi percepatan pembangunan infrastruktur tersebut.

"Begitu infrastruktur jadi, daerah harus antisipasi dengan SDM yang baik. Tambang Masela delapan tahun lagi, maka anak-anak lulus SMA langsung sekolahkan saja ke luar negeri, begitu selesai siap. Antisipasi seperti ini yang harus dilakukan," tegasnya.

Terkait dengan kemudahan investasi dan bisnis, Jokowi kembali menekankan harapannya agar Indonesia mampu mengejar negara-negara lain dalam peringkat kemudahan bisnis. Tahun lalu, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara.

"Jauh sekali dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Saya minta ke Menko Perekonomian, target saya tahun ini ranking 40," sambung Kepala Negara. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA